DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Keputusan Bupati tentang penyelenggaraan kearsipan ini, meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pengelolaan arsip; d. pembinaan dan pengawasan kearsipan; e. sarana dan prasarana; f. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; g. pembiayaan; h. kerjasama dan partisipasi masyarakat; 1. larangan; J. sanksi administratif; k. ketentuan penyidikan; 1. ketentuan pidana; dan m. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi terpercaya dan mendukung pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahaan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna perlindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan kearsipan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.Undang- Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873)
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Dengan Persetujuan Bersama DE\VANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBONDO\VOSO dan BUPATIBONDOWOSO, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEARSIPAN. DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan Daerah;
b.menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, termasuk kcluraharr/ desa, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c.menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
d.menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.menjamin pelindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
f.mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
g.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara dan tata kelola pemerintahan daerah;
h.menjamin keselamatan aset daerah di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya; dan
1. 1.meningkatkan kualitas pelayanan pu blik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. PasaI3 ... Pasa13 Penyelenggaraaan kearsipan dilakukan berdasarkan asas:
a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan; keantisipatifan; J. kepartisipatifan;
k.akuntabilitas l. i. kemanfaatan; aksesibilitas;
n.kepentingan umum; dan
o.kearifan lokal. m. BABII RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi:
a.penyelenggaraan kearsipan;
b.pengembangan sumber daya manusia;
c.pengelolaan arsip;
d.pembinaan dan pengawasan kearsipan;
e.sarana dan prasarana;
f.pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
g.pembiayaan;
h.kerjasama dan partisipasi masyarakat;
1. 1.larangan; J. sanksi administratif;
k.ketentuan penyidikan;
l.ketentuan pidana; dan
m.ketentuan penutup. BABIII PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Pasa15

(1)Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah; dan
2. b.unit kearsipan.
(2)Penyelenggaraan kearsipan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan.
(3)Penyelenggaraan kearsipan oleh unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas:
1. a.Unit Kearsipan I pada Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan;
2. b.Unit Kerasipan II pada Perangkat Daerah; c.Unit...
3. c.Unit Kearsipan III pada Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
4. d.Unit Kearsipan IV pada pemerintahan desa Zkelurahan. Pasa16
(1)Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga;
3. c.pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);
4. d.pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
5. e.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada ANRI;
6. f.pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
(2)Tugas dan tanggung jawab Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga;
3. c.pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
4. d.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsrp kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
5. e.pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
(2)Tugas dan tanggung jawab Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga;
3. c.pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
4. d.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
5. e.pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
(2)Tugas...
(2)Tugas dan tanggung jawab Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa19
(1)Unit Kearsipan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. b.koordinasi pembinaan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga;
3. c.pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
4. d.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsrp kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
5. e.pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
(2)Tugas dan tanggung jawab Unit Kearsipan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasall0
(1)Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.pengangkatan tenaga fungsional arsiparis pada setiap Perangkat Daerah;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standarisasi kearsipan;
3. c.penetapan dan pelaksanaan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu dengan sistem kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional;
4. d.penetapan jadwal retensi arsip;
5. e.sosialisasi dalam rangka menumbuhkan budaya tertib arsip di Daerah;
6. f.pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu menghimpun, memelihara, menyelamatkan dan mengamankan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi formasi tenaga fungsional arsiparis melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggaraan kearsipan dapat dilakukan oleh pejabat fungsional umum kearsipan atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi kearsipan.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan Kearsipan Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Bupati bertanggungjawab terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan daerah, meliputi: a.pedoman ...
1. a.pedoman penyelenggaraan arsip dinamis;
2. b.pedoman penyelenggaraan arsip statis;
3. c.kearsipan berbasis teknologi komunikasi dan informatika;
4. d.sumber daya manusia kearsipan daerah;
5. e.pengembangan organisasi kearsipan daerah;
6. f.pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, lembaga pendidikarr/Perangkat Daerah Zinstansi vertikal tingkat provinsi dan tingkat pusat, lembaga dalam dan luar negeri, swasta, dan perorangan;
7. g.penggunaan sarana dan prasarana kearsipan;
8. h.pembinaan kearsipan terhadap pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
  1. 1.pendanaan;dan J. pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.
(3)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kearsipan daerah. BABIV PENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA Pasal 12
(1)Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia bidang kearsipan.
(2)Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, jabatan fungsional arsiparis dan fungsional umum kearsipan.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang kearsipan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia bidang kearsipan melalui:
1. a.pengadaan atau pengangkatan arsiparis di setiap Perangkat Daerah;
2. b.pengembangan kompetensi dan profesionalitas arsiparis; dan
3. c.pengaturan peran arsiparis;
(3)Pengadaan kebutuhan arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan beban kerja.
(4)Pengembangan kompetensi dan profesionalitas arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan uji kompetensi.
(5)Pendidikan ...
(5)Pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan uji kompetensi arsiparis.
(6)Pengaturan peran arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk membangun kemandirian dan independensi arsiparis.

Pasal 14

(1)Bupati menetapkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia bidang kearsipan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi Kearsipan mengusulkan kebutuhan dan formasi Arsiparis kepada Bupati.
(3)Usulan kebutuhan dan formasi arsiparis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Arsiparis memiliki kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan indepedensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2)Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi.
(3)Pembinaan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 16

(1)Arsiparis mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip Daerah;
2. b.menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. c.menjaga terwujudnya arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan setiap kepala Perangkat Daerah;
5. e.menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak- hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfatan arsip yang autentik dan terpercaya;
6. f.menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
7. g.menjaga keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri daerah;
8. h.menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas arsip yang auntetik dan terpercaya. (2 '~ 1 )ualam ...
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi arsiparis mempunyai kewenangan:
1. a.menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak kearnanan informasi dan/ atau fisik arsip;
2. b.menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalarn rangka penyelarnatan arsip.

Pasal 17

(1)Bupati berwenang melaksanakan penilaian kinerja Arsiparis.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan.
(3)Penilaian kinerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Arsiparis yang berkedudukan di Perangkat Daerah dan dapat bekerja sarna dengan Kabupaterr/Kota lain atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi kearsipan.
(4)Tim Penilai Kinerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas paling kurang:
1. a.mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai terhadap Arsiparis; dan
2. b.memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan karier.
(5)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati. BABV PENGELOLAAN ARSIP Pasal 18
(1)Pengelolaan arsip terdiri atas:
1. a.pengelolaan arsip dinarnis; dan
2. b.pengelolaan arsip statis.
(2)Pengelolaan arsip dinarnis dilakukan terhadap:
1. a.arsip vital;
2. b.arsip aktif; dan
3. c.arsip inaktif.
(1)Pengelolaan arsip dinamis wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab semua Perangkat Daerah termasuk pencipta arsip lainnya yakni Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan desajkelurahan.
(2)Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahaan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan.
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
3. c.penyusutan arsip.
(1)Penciptaan arsip meliputi kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip dinamis.
(2)Pembuatan dan penerimaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pencipta arsip.
(3)Pembuatan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi unsur struktur, isi, dan konteks. (/I, Pencipt arsin TT -";b rl k ...............o_+n ~ ,..:in......, .Clo. zend ....lik'J ~~.l a rsip waji menno umentasi ua..t.l mengen an an proses pembuatan dan penerimaan arsip dinamis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penciptaan arsip dinamis diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
(2)Penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
(3)Pencipta arsip wajib membuat dan menyediakan daftar arsip dinamis berdasarkan 4 (empat) katagori yakni:
1. a.arsip terjaga;
2. b.arsip vital;
3. c.arsip aset; dan
4. d.arsip umum.
(4)Pencipta...
(4)Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip dinamis.

Pasal 22

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditentukan berdasarkan sifat arsip yang dapat diakses, terdiri atas:

a.arsip yang bersifat terbuka; dan
b.arsip yang bersifat tertutup.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020