DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; 0bjek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. situs e. pengetahuan tradisional f. teknologi tradisional; g. semi; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional. Pasal 7 . .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan membina warisan Kebudayaan yang ada di Kabupaten B o ndowo so untuk in emperko koh id entitas kedaerahannya, sebagai bangsa yang bermartabat, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan barlgsa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 46 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang...
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pe mb e ntukan D ae rah -D ae rah Kabupate n dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pe mb e n tukan Pe raturan Pe rundang-und angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukari Peraturan Perundarig- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 7.Undang-Undang...
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pe mbinaan d an Pe ngawasan Pe nye le nggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Corwen;tion for The Safeguardirbg Of The Jntangt.b!e CItzfural Hentage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. 13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. 14.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (I+embaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34); 17.Peraturan...
16. 17.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 66, Seri E);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI B0NDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH. BABI KFTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil karya individu, kelompok masyarakat baik dalam bentuk cipta, rasa dan karsa.
5.Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
6.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7.Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. 8.Pelindungan...
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
14.Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
15.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekelja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16.Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang belperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
17.Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18.Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

a.karakteristik/ kekhasan daerah;
b.kehormatan bangsa;
c.keberaganan;
d.kelokalan;
e.Iintas wilayah;
f.partisipatif;
1. 9.manfaat;
h.keberlanjutan;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong. Bagian...

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.melestarikan nilai-nilai luhur dan warisan budaya daerah;
b.memperkaya keberagaman budaya daerah;
c.memperkokoh jati diri bangsa;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e.mencerdaskan kehidupan bangsa;
f.meningkatkan citra daerah;
1. 9.mewujudkan masyarakat beradab;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.tugas dan wewenang pemerintah daerah;
c.hak dan kewajiban;
d.penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
e.pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
f.pemeliharaan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan;
1. 9.pengawasan dan pelaporan;
h.pendanaan; dan
i.penghargaan. BAB 11 0BYEK PEMAJUAN KEBUDAYRAN DAERAH

Pasal 6

0bjek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.tradisi lisan;
b.manuskrip;
c.adat istiadat;
d.situs
e.pengetahuan tradisional
f.teknologi tradisional;
g.semi;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebhinekaan;
e.mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
f.menyediakan Sarana dan prasarana Kebudayaan;
1. 9.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakarl tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c.merencanakan, merumuskari dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
d.merencanakan, merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…