DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 26, pasal 38, pasal 42, pasal 57, pasal 58, pasal 65, pasal 66, pasal 70, pasal 73, pasal 77, pasal 79, pasal 85, pasal 87, pasal 90, pasal 91.

Isi peraturan

Pasal 18

(1)Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagainana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi makanan. dan/atau minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melafukan:
  1. 1.proses penyediaali bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatali dan penyimpanan dflak±; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. {2} Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/ atau mimman:
3. a.dengan onset kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah per bulan; b.dilafukan...
4. b.dilakukan olch toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makarian dari/atau minuman;
5. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minumari; atau
6. d.disediakari oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamarlya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat ¢ott71ge/ pada bandar udara.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1} Konsumsi Tenaga Listrik sebagainana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. {2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} , meliputi:

a.konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainllya;
b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas tirhbal batik;
c.konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d.konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. (3} Dalaln hal terjadi penyesuaian Tarif Dasar Listrik oleh PT. PLN (Persero) atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diifuti dengan penyesuaian nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik.
1. 3.Ketentuan huruf i ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

{1) Jasa perhotelan sebagainana dimaksud dalaln Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangriya serta peliyewaan ruafig rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan pada:

a.hotel;
b.hostel;
c.vila;
d.pondok wisata;
e.motel;
f.1osmen;
1. 9.wisma pariwisata;
h.pesanggrahan; i.rumah. . .
i.rTIrmah pengfrrmparL/ guest:house/ bungalow/ resort| cottage:,
j.tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k.glanping. {2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagainana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keaganaan;
d.jasa biro pen.alariari atau pen.alanali wisata; dan
e.jasa persewaari ruangan untuk diusahakafl di hotel.
1. 4.Ketentuan huruf k dan huruf 1 ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
1. a.tontonari film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkari secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. b.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan;
4. d.kontes binaraga;
5. e.pameran;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  1. 9.pacuan ]mda dari perlombaan kendaraan bermotor;
7. h.permainan ketangkasan
8. i.olahraga perlliainan dengan menggunakari tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
9. j.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
10. k.panti pijat dan pijat refleksi; dan
  1. 1.diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. {2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa keseniari dan hiburan yarig semata-mata untuk:
11. a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
12. b.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. 5.Ketentuan...
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

{1} Tarif PBJT ditetapka]i sebesar 10% {sepuluh persen}.

(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkari sebesar 40% {empat puluh persen). {3} Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% {tiga persen}; dan
2. b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% {satu koma lima persen).
  1. 6.Ketentuan huruf ii ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1} Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

a.asbes;
b.batu tulis;
c.batu setengah permata;
d.batu kapur;
e.batu apung;
f.batu permata;
g.bentonit;
h.dolomit;
i.feldspar;
j.garam batu (halite);
k.oraflt; I. granit/andesit; in. gips;
n.kalsit;
o.kaolin;
p.1eusit;
q.magnesit;
r.mika;
s.marmer;
t.nitrat;
u.obsidian;
v.oker;
w.pasir dan kerikil;
x.pasir fuarsa;
y.perlit;
z.fosfat; aa.talk; bb`. tanah serap {fullers earth) ; cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee.tawas . . . ee. tawas {alum); ff. tras; 88.yarosit; hh.zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk.belerang;
1. 11.MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-un.dangan. (2} Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB :
a.untuk keperluan rumah tangga dan tidak dipeljualbelikan/dipindahtangankan;
b.untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
c.kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
1. 7.Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai beri]flit:

Pasal 42

(1)Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
(2)Saat terutang Pajak MBLB ditetapkari pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(3)Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yarlg terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

8.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

{1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekaJ-i.

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukaJl dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. {3) Penetapan tarif Retribusi sebagainana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan...
9.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berifut:

Pasal 58

{1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.pelayanan kesehatan;
b.pelayanan kebersihan
c.pelayanan parkir di tepijalan umum; dan
d.pelayanan pasar. {2} Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimalla dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pelayanan sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikari oleh BLUD sebagaimaria dimaksud pada ayat (2), penyesuaiari detail rincian objek diatur dalarll Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {5} Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaksarlakan dengall ketentuall:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagainana dimaksud pada ayat {4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari ken.a sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimalia dimaksud pada ayat (1} adalah pelayana]| jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari pihak swasta.

10.Ketentuari ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1} Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 64 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi bebari biaya yang dipi]oul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)Tin8kat. . . (2} Tingkat penggunaari jasa sebagaimaria dimaksud pada { 1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diufur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/ atau jangka waktu layanan;
2. b.Tin8kat penggunaari jasa atas pelayanari kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frelfliensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/1imbah kakus/1imbah cair;
3. c.Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalali umum diukur berdasarkali jenis kendaraan, frefuensi layanan dan/ atail jangka waktu pemakaian tempat parkir;
4. d.Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frelanensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
  1. 11.Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1} Prinsip dan sasarari dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikall biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. {2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeHharaan, biaya bunga, dari biaya modal.

(3)Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaari jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). {4) Hinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuari peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

12.Ketentuan ayat (6) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Penyediaan/pelayanari yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkari jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalaln ketentuan peraturari peruridang-undarigali , {2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Dalam...
(3)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rinciari objek atas pelayanan yang .diberikan oleh BLUD, penyesuaiari detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturari perundang-undangan. {4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekoflomi biaya tinggi. (5} Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat {4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 {tujuh) hari kelja sejak diundangkan.
(6)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

13.Ketentuan ayat {2} Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…