DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai rencana detail tata ruang dan zonasi bagian wilayah perkotaan jambesari darussholah tahun 2017 -2037. pengaturan meliputi: ketetntuan umum, penetapan zinasi, rencana pengembangan jaringan, ketentuan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, hak kewajiban masyarakat, kelembagaan, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, sanksi pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Jambesari Darus Sholah Tahun 2017-2037; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.Undang-Undang... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 167, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12.Undang-Undang... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 21.Undang-Undang... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
24.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemanfaatan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 29.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
29.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 38.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
38.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 47.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
47.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
50.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393;
51.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
52.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
53.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
54.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 56.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
56.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
57.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
58.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
59.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
60.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
61.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rinciannya;
62.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
63.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
64.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
65.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
66.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703); 67.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
67.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703);
68.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
69.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
70.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 729);
71.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
72.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
73.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
74.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
75.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah;
76.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
77.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tenaggan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951); 78.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
78.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
79.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRepublikIndonesiaNomor30/PRT/M/2015tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
80.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
81.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
82.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2017 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
83.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
84.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
85.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
86.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
87.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E); 88.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
88.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
89.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2032(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
90.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 Seri E);
91.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 79 Seri E);
92.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
93.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
94.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
95.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
96.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E); 97.Peraturan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
97.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014- 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);
98.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAILTATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIANWILAYAH PERKOTAAN JAMBESARI DARUS SHOLAH TAHUN 2017- 2037.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT, AZAS,DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan RDTR dan PZ BWP Jambesari Darus Sholah adalah sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pada Kawasan Perkotaan Jambesari Darus Sholah.

Pasal 3

(1)RDTR dan PZ berfungsi sebagai:
1. a.kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW; b.acuan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
2. b.acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. c.acuan baggi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. d.acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5. e.acuan dalam penyusunan RTBL
(2)RDTR dan PZ bermanfaat sebagai:
1. a.Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
2. b.Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
3. c.Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
4. d.Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.
5. a.Keterpaduan;
6. b.Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
7. c.Keberlanjutan;
8. d.Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
9. e.Keterbukaan;
10. f.Kebersamaan dan kemitraan;
11. g.Perlindungan kepentingan umum;
12. h.Kepastian hukum dan keadilan; dan
13. i.Akuntabilitas. Bagian... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
(1)Ruang lingkup wilayah BWP Jambesari Darus Sholah meliputi seluruh wilayah Perkotaan Jambesari Darus Sholah sesuai arahan RTRW Kabupaten yaitu :
1. a.sebagian Desa Jambesari;
2. b.sebagian Desa Grujugan Lor; dan
3. c.sebagian Desa Jambeanom.
(2)Batas-batas administrasi BWP Jambesari Darus Sholah meliputi:
1. a.Sebelah Utara: Desa Grujugan Lor, dan Desa Tegalpasir.
2. b.Sebelah Timur: Desa Tegalpasir, dan Desa Jambeanom.
3. c.Sebelah Selatan: Desa Jambesari dan Desa Jambeanom.
4. d.Sebelah Barat: Desa Jambesari dan Desa Grujugan Lor.
(3)Orientasi wilayah, dan ruang lingkup serta batas BWP Jambesari Darus Sholah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam peta pada Lampiran Idan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Luas wilayah BWP Jambesari Darus Sholah 138,36 (seratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam) hektar yang terbagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP, yaitu:
1. a.Sub BWP I di bagian utara dengan luas 43,91 Ha terbagi dalam 2 blok
2. b.Sub BWP II di bagian tengah dengan luas 43,58 Ha terbagi dalam 2 blok
3. c.Sub BWP III di bagian selatan dengan luas 50,88 Ha terbagi dalam 2 blok
(5)Pembagian Sub BWP dan Blok pada BWP Jambesari Darus Sholah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam peta pada Lampiran IIIdan Lampiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
1. a.Tujuan, kebijakan, dan strategi;
2. b.Rencana pola ruang;
3. c.Rencana jaringan prasarana;
4. d.Sub BWP Prioritas;
5. e.Ketentuan pemanfaatan ruang;
6. f.Peraturan zonasi;
7. g.Ketentuan Perizinan;
8. h.Insentif dan disinsentif;
9. i.Hak dan kewajibanmasyarakat;
10. j.Kelembagaan; dan
11. k.Sanksi.
(1)Kebijakan penataan ruang BWP Jambesari Darus Sholah meliputi:
1. a.pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan; b.pengembangan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
2. b.pengembangan perumahan baru dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
3. c.pengembangan prasarana pengolahan hasil pertanian;
4. d.pengembangan perdagangan dan jasa; dan
5. e.pengembangan perekonomian masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2)Strategi kebijakan pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan perkantoran pemerintah;
2. b.meningkatkan aksebilitas menuju simpul pelayanan; dan
3. c.meningkatkan pelayanan transportasi umum.
(3)Strategi kebijakan pengembangan perumahan baru dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.menata kawasan permukiman eksisting agar memenuhi standar permukiman sehat;
2. b.mengembangan perumahan baru dengan penataan tapak yang memenuhi ketentuan KDB, KLB, penyediaan fasilitasi umum/sosial, RTH dan jaringan sirkulasi, dan
3. c.menyediakan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang layak dan sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
(4)Strategi kebijakanpengembangan prasarana pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan prasarana pengolahan hasil pertanian berbasis teknologi tepat guna;
2. b.memeihara jaringan prasarana irigasi eksisting; dan
3. c.meningkatkan kualitas jalan usaha tani.
(5)Strategikebijakan pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.menetapkan fungsi perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan lokal primer dan beberapa jalan lokal sekunder;
2. b.mengijinkan secara terbatas fungsi perdagangan dan jasa di kawasan fasilitas umum dan sosial; c.menata... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
3. c.menata kegiatan pedagangan sektor informal untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat;dan
4. d.menyediakan utilitas pendukung aktifitas perdagangan dan jasa.
(6)Strategikebijakan pengembangan perekonomian masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.menyediakan lahan RTH privat sebesar 10% dan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan;
2. b.mempersyaratkan penyusunan UKL/UPL atau AMDAL serta izin lingkungan untuk pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
3. c.membuat sumur resapan pada pembangunan perumahan, fasilitas umum/sosial, prasarana perdagangan dan jasa serta industri; dan
4. d.mempertahankan kawasan pertanian di kawasan perkotaan yang befungsi sebagai sabuk hijau.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 9

(1)Skenario pengembangan BWP Jambesari Darus Sholah meliputi:
1. a.Mengembangkan fungsi BWP sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah dan sekitarnya.
2. b.Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi BWP sebagai ibukota kecamatan Jambesari Darus Sholah, khususnya fungsi pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa; dan
3. c.Menyediakan ruang yang memadai bagi pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya pengolahan hasil pertanian dan industri kecil, serta bagi pengembangan perumahan sebagai dampak pengembangan perkotaan.
(2)Sistem... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
(2)Sistem pusat kegiatan di BWP Jambesari Darus Sholah terdiri dari:
1. a.Pusat pelayanan utama perkantoran pemerintahan, pendidikan dan kesehatan terdapat di Desa Jambesari dengan pelayanan pendukung di Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
2. b.Pusat pelayanan utama perdagangan dan jasa terdapat di Desa Jambesari dengan pelayanan pendukung tersebar di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
3. c.Pusat pengembanganperumahantersebar merata di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor.
(3)Arahan pengembangan BWP Jambesari Darus Sholah Sholah meliputi:
1. a.pengembangan prasarana perkantoran dan pelayanan administrasi pemerintahan pada tingkat kecamatan di Desa Jambesari dan tingkat desa di Desa Jambesari dan Desa Jambeanom;
2. b.pengembangan simpul kegiatan baru dengan pembangunan prasarana perdagangan dan jasa di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor, serta pembangunan pasar di Desa Jambesari;
3. c.pemindahan puskesmas di Desa Jambesari;
4. d.pengembangan perumahan baru sebagai antisipasi pertumbuhan penduduk di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
5. e.penyediaan RTH publik berupa penyediaan taman kota di Desa Jambesari, dan kewajiban pembuatan taman lingkungan pada setiap pengembangan perumahan baru di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
6. f.pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan jalan dan sempadan sungai di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
7. g.penyediaan RTH privat pada perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana pelayanan umum sesuai dengan arahan KDB dan KDH di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor;
8. h.peningkatan akses utama kawasan yaitu jalan lokal primer di Desa Jambesari dan Desa Jambeanom dan jalan lokal sekunder sebagai di Desa Jambesari dan Desa Grujugan Lor; i.pengembangan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
9. i.pengembangan jaringan perpipaan air minum di Desa Jambesari, Desa Jambeanom dan Desa Grujugan Lor; dan
10. j.pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Desa Jambesari.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 10

(1)Rencana pola ruang BWP Jambesari Darus Sholah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(2)Kawasanlindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaituZona RTH dengan luas 3,93hektar.
(3)Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Zona perumahan dengan luas 90,40hektar;
2. b.Zona perdagangan dan jasa dengan luas14,12 hektar;
3. c.Zona perkantoran dengan luas 1,22 hektar;
4. d.Zona industri dengan luas 2,02 hektar;
5. e.Zona sarana pelayanan umum dengan luas3,07 hektar;
6. f.Zona peruntukan lainnya dengan luas 20,98 hektar; dan
7. g.Zona peruntukan khusus dengan luas 0,1 hektar.
(4)Rencana pola ruang BWP digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pearturan Daerah ini.
(5)Peta Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Pasal 11

(1)Kode zona pada kawasan lindungberupa zona RTH terdiri dari:

1.Subzona RTH Taman dan Hutan Kota (RTH-2); 2.Subzona... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
2.Subzona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-3); dan
3.Subzona RTH Fungsi Tertentu Sempadan Sungai (RTH- 4.3; dan
4.Subzona RTH Fungsi Tertentu Makam (RTH-4.5).

(2)Kode zona pada kawasan budidaya terdiri atas:
1. a.Zona Perumahan (R) terdiri dari:
  1. 1.Subzona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2);
  2. 2.Subzona Rumah Kepadatan Sedang (R-3); dan
  3. 3.Subzona Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
2. b.Zona Perdagangan dan Jasa (K) terdiri dari:
  1. 1.Subzona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1); dan
  2. 2.Subzona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3).
3. c.Zona Perkantoran (KT) meliputi Subzona Perkantoran Pemerintah (KT-1).
4. d.Zona Industri (I) terdiri dari:
  1. 1.Subzona Industri Kecil (I-3); dan
  2. 2.Subzona Aneka Industri (I-4)
5. e.Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) terdiri dari:
  1. 1.Subzona Pendidikan (SPU-1);
  2. 2.Subzona Kesehatan (SPU-3);
  3. 3.Subzona Olahraga (SPU-4);dan
  4. 4.Subzona Peribadatan (SPU-6).
6. f.Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah Subzona Pertanian (PL-1).
7. g.Zona Peruntukan Khusus (KH) adalah Subzona Pertahanan dan Keamanan (KH-1).

Pasal 12

(1)Zona RTH sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) adalah RTH Publik dengan luas 3,93 hektar yang terdiri dari:
1. a.Subzona RTH Taman dan Hutan Kota (RTH-2) berupa taman di sub BWP I blok I-2, dengan luas 0,07 hektar; b.Subzona... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
2. b.Subzona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-3) di sub BWP I blok blok I-1 dan blok I-2, di sub BWP II blok II-1, dan blok II-2, serta di sub BWP III blok III-1, dan blok III-2 dengan luas 1,28 hektar; dan
3. c.Subzona RTH Fungsi Tertentu (RTH-4)meliputi :
  1. 1.Sempadansungai (RTH-4.3) di sub BWP I blok I-1 dan blok I-2, di sub BWP II blok II-1, dan blok II-2, serta di sub BWP III blok III-1 dengan luas 2,38 hektar.
  2. 2.Pemakaman (RTH-4.5) di sub BWP I blok I-2, sub BWP II Blok II-2 dengan luas 0,19 hektar.
(2)Arahan pemanfaatan ruang pada Zona RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Setiap pengembangan perumahan baru diwajibkan mengalokasikan 20% luas lahan untuk RTH Publik berupa taman atau jalur hijau yang digambarkan dalam siteplan.
2. b.Pemanfaatan RTH sempadan sungai yang memerlukan penetapan lebih rinci dapat dilakukan pengukuran dengan kriteria:
  1. 1.paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  2. 2.paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  3. 3.paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
3. c.Untuk memenuhi ketersediaan minimal 20% RTH Publik kawasan perkotaan didukung dengan kawasan pertanian yang berfungsi sebagai sabuk hijau perkotaan.
(3)PersebaranZonaRTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Arahan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
(4)Arahan pengembangan RTH Privat meliputi:
1. a.Optimalisasi fungsi penghijauan dengan jenis tanaman pohon yang produktif menghasilkan oksigen.
2. b.Optimalisasi fungsi resapan air dengan luasan terbangun tidak lebih dari 30% dari luas tapak.
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sebagaimana ketentuan PZ.

Pasal 13

(1)Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat
(3)huruf a meliputi :
1. a.Subzona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) yaitu rumah kopel dan rumah deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah di sub BWP I blok I-1 dan blok I-2, di sub BWP II blok II-1, dan blok II- 2, serta di sub BWP III blok III-1, dan blok III-2 dengan luas 38,86 hektar;
2. b.Subzona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) yaitu rumah tunggal dan kopel dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana, menengah, dan mewah di sub BWP I blok I-1, di sub BWP II blok II-2, serta di sub BWP III blok III-1, dan blok III-2 dengan luas 31,16hektar; dan
3. c.Subzona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) yaitu rumah tunggal dan kopel dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana, menengah, dan mewah di sub BWP I blok I-1, di sub BWP II blok II-1, serta di sub BWP III blok III-1, dan blok III-2 dengan luas 20,37 hektar;.
(2)Arahan pemanfaatan ruang pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Penataan kawasan perumahan eksisting dengan perbaikan kualitas bangunan rumah dan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman; b.Pengembangan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
2. b.Pengembangan perumahan baru disyaratkan dengan luas minimal 1 ha, jumlah rumah minimal 50 unit, menerapkan konsep hunian berimbang, serta mengalokasikan lahan untuk RTH minimal 20% dan untuk jalan dan fasilitas umum/sosial minimal 25%; dan
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sesuai tabel zonasi dan zoning text.
(3)Persebaran Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1)Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi :
1. a.Subzona Perdagangan dan Jasa Bentuk Tunggal (K-1) di sub BWP II blok II-2 dengan luas 2,97 hektar; dan
2. b.Subzona Perdagangan dan Jasa Bentuk Deret (K-3) di sub BWP I blok I-1 dan blok I-2, di sub BWP II blok II-1, serta di sub BWP III blok III-1, dan blok III.2 dengan luas 11,15 hektar.
(2)Arahan pemanfaatan ruang Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut :
1. a.Penyediaan prasarana perdagangan dan jasa yang merata melayani kawasan permukiman;
2. b.Pembangunan toko modern khususnya minimarket berjaringan diarahkan dengan pengendalian jumlah dan lokasi yang diatur dengan Peraturan Daerah; dan
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sesuai tabel zonasi dan zoning text.
(3)PersebaranZona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum

Pasal 15

(1)Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi Subzona Perkantoran Pemerintah (KT-1).
(2)SubzonaPerkantoran Pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kantor desa, kantor kecamatan dan kantor pemerintah lainnya di sub BWP II blok II.1, dan sub BWP III blok III.1 dengan luas 1,22 hektar;
(3)Arahan pemanfaatan ruang pada Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Penyedian prasarana perkantoran pemerintahan yang lengkap dan nyaman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat;
2. b.Pengembangan kegiatan perkantoran swasta diarahkan memanfaatkan Zona Perdagangan dan Jasa;
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sesuai tabel zonasi dan zoning text.
(4)PersebaranZona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1)Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(3)huruf d meliputi:
1. a.Subzona Industri Kecil (I-3) berupa kegiatan industri rumah tangga dan sejenisnya di Sub BWP I blok I-2 dengan luas 0,01 hektar; dan
2. b.Subzona Aneka Industri (I-4) berupa kegiatan industri aneka pengolahan pangan, aneka pengolahan sandang, serta aneka bahan bangunan di Sub BWP II blok II-1 dan sub BWP III blok III-1 dengan luas 2,01 hektar.
(2)Arahan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
(2)Arahan pemanfaatan ruang pada Zona Industrisebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pengembangan industri hanya diperuntukan skala industri kecil dan menengah dengan melengkapi prasarana pengolah limbah sesuai ketentuan;
2. b.Industri dengan skala industri diarahkan berlokasi di Kawasan Industri Kabupaten;
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sesuai tabel zonasi dan zoning text.
(3)Persebaran Zona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1)Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.Subzona Pendidikan (SPU-1) berupa pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta pendidikan keagamaan di sub BWP I blok I-1 dan blok I-2, sub BWP II blok II-1, serta di sub BWP III blok III-1 dengan luas 1,36 hektar;
2. b.Subzona Kesehatan (SPU-3) berupa rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, poliklinik desa, laboratorium kesehatan, klinik, praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat, dan pengobatan alternatif di sub BWP II blok II-1, dan sub BWP III blok III-1 dengan luas 0,51 hektar;
3. c.Subzona Olahraga (SPU-4) berupa lapangan olah raga, gedung olahraga dan sejenisnya dikembangkan di sub BWP II blok II-1 dengan luas 0,92 hektar;
4. d.Subzona Peribadatan (SPU-6) berupa pengembangan sarana peribadatan sesuai ketentuan di sub BWP I blok I-1,blok I-2 sub BWP II blok II-2, dan sub BWP III blok III-1 dan blok III-2dengan luas 0,27 hektar.
(2)Arahan... Paraf Ketua Pansus III Kabag Hukum
(2)Arahan pemanfaatan ruang pada Zona Pelayanan Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Penyediaan prasarana pelayanan umum yang jenis dan kapasitasnya sesuai dengan penduduk yang dilayani;
2. b.Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang lengkap dan nyaman dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat;
3. c.Arahan jenis kegiatan, KDB, KLB, ketinggian bangunan dan sempadan diatur sesuai tabel zonasi dan zoning text.
(3)Persebaran Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…