DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sehingga sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lembaga penyiaran memiliki peranan penting dalam percepatan penyebaran informasi bagi masyarakat;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM, sehingga perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBONDOWOSO dan BUPATIBONDOWOSO, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGAPENYIARANPUBLIK LOKALRADIO MAHARDHIKA FM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6.Pembina adalah Bupati.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM, yang selanjutnya disebut Radio Mahardhika FM, adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 9.Komisi. ..
9.Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPI, adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate n Bondowoso.
2.Judul BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut: BABIII PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa16

(1)Radio Mahardika FM berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi.
(2)Radio Mahardhika FM berkedudukan di Daerah dan stasiun penyiarannya berada di Jalan Letnan Karsono Nomor 47 Bondowoso.
(3)Letak dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dipindahkan berdasarkan pertimbangan tata kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ten tang rencana tata ruang wilayah

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Radio Mahardhika FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, hiburan yang sehat, kontrol, perekat sosial serta melestarikan budaya, bertakawa dan berbudaya bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah. 5.Setelah ...

5.Setelah Bagian Kelima BAB III, ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam, dan di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penyelenggaraan penyiaran Radio Mahardhika FM bertujuan untuk memberikan pelayanan publik di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.kebencanaan;
4. d.pariwisata dan kebudayaan;
5. e.ekonomi;
6. f.pemerintahan, sosial, dan politik;
7. g.pertanian; dan
8. h.pelayanan publik lainnya.
(2)Seluruh bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mela1ui program siaran yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall0

(1)Susunan organisasi Radio Mahardika FM terdiri atas:
1. a.Pembina; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Susunan organisasi Radio Mahardhika FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Bagian Kedua BAB IV dihapus.
8.Paragraf 1 Bagian Kedua BAB IV dihapus
9.Pasa! 11 dihapus
10.Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV dihapus
11.Pasal 12 dihapus
12.Paragraf 3 Bagian Kedua BAB IV dihapus 13.Pasal ...
13.Pasal 13 dihapus
14.Paragraf 4 Bagian Kedua BABIV dihapus
15.Pasal 14 dihapus
16.Paragraf 5 Bagian Kedua BABIV dihapus
17.Pasal 15 dihapus
18.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dewan Direksi diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dewan Direksi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara danfatau unsur Profesional.
(3)Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling ban yak 3 (tiga) orang.
(4)Anggota Dewan Direksi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

19.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dewan Direksi bertugas:

a.memimpin, mengarahkan, membina mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyiaran agar lebih efisien dan produktif;
b.menetapkan kebijakan teknis penyiaran dan kebijakan anggaran serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c.menyusun Rencana Strategis Radio Mahardika FM;
d.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis serta pegawai kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi informasi publik.
e.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan penyiaran selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f.menggordinasikan ...
f.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyiaran yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan penyiaran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi infonnasi publik.
1. 20.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Dewan Direksi membawahi:
1. a.bagian administrasi;
2. b.bagian penyiaran;
3. c.bagian keuangan; dan
4. d.bagian teknisi.
(2)Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
2. b.menginventarisir ketersediaan dan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Radio Mahardhika FM;
3. c.menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik daerah; dan
4. d.melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran.
(3)Bagian penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bertugas:
1. a.melaksanakan program siaran sesuai dengan jadwal siaran yang telah ditetapkan; dan
2. b.mengevaluasi dan mengembangkan program siaran secara berkala dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
(4)Bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c bertugas:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran pada tahun berjalan dan pada tahun anggaran berikutnya;
2. b.melaksanakan tugas penatausahaan keuangan yang bersumber dari APBD; dan c.membuat ...
3. c.membuat laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan dan menyampaikannya kepada dewan direksi.
(5)Bagian teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
1. a.memelihara peralatan siaran sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan; dan
2. b.mengusulkan pengadaan peralatan siaran untuk keperluan kegiatan penyiaran kepada dewan direksi.
  1. 21.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
(3)Dihapus
(4)Radio Mahardhika wajih menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.
(5)Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
(6)Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
(7)Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya daerah.

22.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya, Radio Mahardhika FM memiliki sumber dana yang berasal dari: a.APBD
1. a.APBD;
2. b.jasa Layanan dan/ atau siaran iklan;
3. c.hibah;
4. d.hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
5. e.pendapatan lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Radio Mahardhika FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran biaya operasional Radio Mahardhika FM yang bersumber dari APBD dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melekat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

23.Ketentuan huruf c ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM adalah tahun anggaran.
(2)Laporan tahunan paling sedikit memuat:
1. a.laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai.
2. b.permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rene ana kerja;
3. c.perhitungan realisasi anggaran.
(3)Laporan Tahunan Radio Mahardhika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan disampaikan kepada:
1. a.Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
2. b.DPRD.
  1. 24.Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa138
(1)Pegawai Radio Mahardhika FM selain unsur pimpinan adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tenaga profesional atau praktisi non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
(2)Pegawai Radio Mahardhika FM baik Aparatur Sipil Negara maupun tenaga profesional atau praktisi non Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

25.Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa139

(1)Pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Radio Mahardhika FM secara administrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Pembinaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Radio Mahardhika FM secara administrasi dilakukan oleh Dewan Direksi.
(3)Pembinaan atas pengelolaan Radio Mahardhika FM dilaksanakan oleh Bupati.
(4)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Radio Mahardhika FM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

26.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1(satu) BAB, yakni BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN , dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39A

(1)Izin siaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.
(2)Anggota Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai dengan berakhir masa jabatannya. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 RAH KABUPATEN BONDOWOSO, SOEKA~ LEMBARANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO TAHUN2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 40-3/2021 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGAPENYIARANPUBLIK LOKALRADIO MAHARDIKAFM I. UMUM Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 sebagai payung hukum didirikannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)Radio Mahardika FM di Kabupaten Bondowoso. Radio Mahardika FM ini telah beroperasi secara rutin dengan siaran-siaran yang beragam, seperti informasi berita ter-update di sekitar Bondowoso, musik, IPTEK dan kehidupan remaja, kesehatan dan lain sebagainya, walaupun selama ini program siaran yang mendominasi adalah siaran musik dan hiburan lainnya. Pengelolaan Radio Mahardika FM ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati selaku Pembina dan pengawas tertinggi dalam struktur kelembagaan, disamping Dewan Direksi. Dalam perkembangannya, LPPL yang didirikan pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kini dirasa sudah tidak sesuai dengan nuansa desentralisasi yang diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah yang bam. Perubahan ini berimplikasi pada pengelolaan, susunan organisasi dan tata kelola LPPL Radio Mahardika FM sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bondowoso juga menjadi pertimbangan. dalam perubahan Peraturan Daerah. Pembangunan yang membuat kehidupan masyarakat semakin kompleks diikuti pula oleh berbagai dampak negatif seperti timbulnya berbagai masalah sosial seperti potensi konflik antar anggota masyarakat, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, hingga luntumya nilai-nilai budaya masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang LPP Lokal Radio Mahardika FM dapat mudah merespon kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menyalurkan informasi yang dapat menjaga nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Beberapa hal yang menjadi poin perubahan Perda ini adalah:
1. a.Penegasan bentuk Radio Mahardika FM sebagai Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. b.susunan organisasi Radio Mahardika FM dan rekrutmennya;
3. c.Pertanggungjawaban operasional, teknis dan keuangan;
4. d.Muatan program siaran dan prosentase iklan LPPL Radio Mahardika FM; dan e.Mekanisme ...
5. e.Mekanisme evaluasi, pengembangan dan pembaharuan program siaran secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyiaran melalui partisipasi publik. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasall Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 6 Cukup jelas. Angka4 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 9A Cukup jelas. Angka6 PasallO Cukup jelas. Angka 7 Cukupjelas Angka 8 Cukupjelas Angka 9 Cukupjelas Angka 7 Cukupjelas Angka8 Cukupjelas Angka9 Cukupjelas Angka 10... Angka 10 Cukupjelas Angka 11 Cukupjelas Angka 12 Cukupjelas Angka 13 Cukupjelas Angka 14 Cukupjelas Angka 15 Cukupjelas Angka 16 Cukupjelas Angka 17 Cukupjelas Angka 18 Pasal 16 Cukupjelas Angka 19 Pasal 17 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Yang dimaksud "pejabat lainnya" adalah pejabat yang diangkat oleh Dewan Direksi utama dari unsur akademisi penyiaran dan unsur profesional sebagai ahli dalam menyusun kebijakan penyiaran. Huruff Cukup jelas. Angka 20 Pasal 17A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)... Ayat (3) Hurufa Cukupjelas Hurufb Yang dimaksud "secara berkala" adalah pembaharuan program siaran setiap 6 (enam) bulan sekali. Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukup jelas. Angka 21 Pasal 31 Cukup jelas. Angka 22 Pasal 33 Ayat (1) Hurufa Cukupjelas Hurufb Yang dimaksud dengan "jasa layanan" adalah pendapatan LPPL Mahardika FM berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hurufc Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah Daerah darr/atau badan- badan lain. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Yang dimaksud "pendapatan lain- lain yang sah" dapat berupa:
  1. 1.pendapatan bunga;
  2. 2.potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang darr/atau jasa oleh LPPL Mahardika FM;
  3. 3.investasi; dan
  4. 4.pengembangan usaha. Angka 23 Pasa137 Cukup jelas. Angka 24 ... Angka 24 Pasal 38 Cukup jelas. Angka2S Pasa139 Cukup jelas. Angka 26 Pasa139A Cukup jelas. Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 44 LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM [ PEMBINA J ( DEWAN DIREKSI J ( BAGIAN ADMINISTRASI ] [ BAGIAN PENYIARAN ] [ BAGIAN KEUANGAN ] [ BAGIAN TEKNISI 1 NDOWOSO, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 Pj. SEKRETARIS RAH KABUPATEN BONDOWOSO, SOEKA~ LEMBARANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO TAHUN2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 40-3/2021 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 S DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, LEMBARANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO TAHUN2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 40-3/2021 LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSONOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDHIKA FM PEMBINA DEWAN DIREKSI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…