DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial; d. akreditasi dan sertifikasi; e. kerjasana; f. pendataan; 9. peran serta masyarakat; h. organisasi sosial dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan menerapkan SPM

(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jenis pelayanan dasar;
2. b.Mutu pelayanan dasar;
3. c.Penerima pelayanan dasar.
(3)Jenis pelayanan dasar pada SPM sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. b.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
4. d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
5. e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
(4)Mutu pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dart
3. c.Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(5)Penerima pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi;
1. a.Penyandang disabilitas terlantar;
2. b.Anak terlantar;
3. c.Lanjut usia terlantar;
4. d.Gelandangan dan pengemis; dan
5. e.Korban bencana di daerah.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalaln negeri melalui Gubernur Jawa Timur dan te mbu sam d i sampaikan kepada M e n te ri yam g menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hasil penerapan SPM bidang sosial;
2. b.kendala penerapan SPM bidang sosial;
3. c.perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
4. d.ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.
(3)Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
1. a.penilaian kineq.a perangkat daerah;
2. b.pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan C. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunari daerah.

BAB ILL

PELAKSANAAN PROGRAM pErvELENGGARAAN KESENAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

(1)Pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(2)Penyelenggaraan ke sej ahteraan so sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:
1. a.kemiskinan;
2. b.keterlantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
  1. 9.Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pasal 1 1 . . . Pasal 1 1 Penyelenggaraan kesej ahteraan sosial meliputi:
7. a.rehabilitasi sosial;
8. b.Janinan sosial;
9. c.Pemberdayaan sosial; dan/atau
10. d.perlindungan sosial.

Pasal 12

(1)Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara yang persuasif, motivatif dan koersif.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada meliputi,

a.anak terlantar;
b.anak jalanan;
c.£al[ir miskin;
d.gelandangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 seseorang yang mengalami disfungsi sosial,
e.pen8emis;
f.eks narapidana;
1. 9.penyandang disabilitas;
h.korban penyalahgunaan narkotika;
i.korban perdagangari orang;
j.korban tindak kekerasan;
k.Penyintas HIV/AIDS; I. tuna susila; dan/atau in. eks penyakit kronis.

Pasal 14

(1)Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekeria profesional berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profe si pekelj aan sosial se suai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati. Bagian...

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial kepada PPKS di Daerah. Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan untuk:

a.menjamin fckir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-j asanya.

(3)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
(4)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk tunj angan berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan prograln j aminan so sial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 16

(1)Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
1. a.memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
2. b.meningkatkan peran serta lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesej ahteraan sosial.
(2)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. b.penggalian potensi dan sumber daya;
3. c.penggalian nilai-nilai dasar;
4. d.pemberian akses; dan/atau
5. e.pemberian bantuan usaha.
(3)Ketentuan lebih larijut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 17

(1)Pemberdayaan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan terhadap individu, keluarga dan kelompok yang miskin, telpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
(2)Pemberdayaan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.diagnosis dan pemberian motivasi;
2. b.pelatihan keterampilan;
3. c.pendanpingan;
4. d.pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
5. e.peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
6. f.supervisi dan advokasi sosial;
  1. 9.penguatan keserasian sosial;
7. h.penataan lingkungan; dan/atau
8. i.bimbingan lanjut.
(3)Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga, organisasi dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
1. a.diagnosis dan pemberian motivasi;
2. b.penguatan kelembagaan masyarakat;
3. c.kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
4. d.pemberian stimulan.

Pasal 18

(1)Perlindungan sosial dimaksudkan untuk:
1. a.mencegah dan menangani resiko PPKS dari guncangan kerentanan sosial;
2. b.menjamin kelangsungan hidup PPKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada individu, perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, krisis ekonomi, bencana dan fenomena alam.
(3)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.Bantuan sosial; dan/atau
2. b.advokasi sosial; dan
3. c.bantuan hukum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mekanisme pelaksanaan se b agaimana dimaksud Peraturan Bupati. mengenai tata cara dan pro gram j aminan so sial pada ayat (1) diatur dalam Pasal 19...

Pasal 19

(1)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk:
1. a.bantuan langsung;
2. b.penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. c.penguatan kelembagaan.
(2)Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
1. a.sandang, pangan, papan;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.penyediaan tempat penampungan sementara;
4. d.tempat pelayanan terapi psikososial;
5. e.uang tunai;
6. f.keringanari biaya pengurusan dokumen kependudukan, dan dokumen kepemilikan;
  1. 9.penyediaan kebutuhan pokok murah;
7. h.penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi; dan/atau
8. i.penyediaan pemakaman.
(3)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
1. a.melakukan rujukan
2. b.mengadakan jejaring kemitraan
3. c.menyediakan fasilitas; dan/atau
4. d.menyediakan informasi.
(4)Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
1. a.menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
2. b.melakukan pengembangan sistem;
3. c.memberikan bimbingan atau pengembangan sumber daya manusia; dan/ atau
4. d.mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
(5)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…