DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 240

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perusahaan umum daerah air minum ijen tirta bondowoso mencakup Pendirian; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal; organ dan kepegawaian; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan; penggunaan laba; anak perusahaan; penugasan pemerintah; evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; kepailitan; tarif; serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon anggota direksi, Bupati menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian , integritas , kepemimpinan , pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan;
e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f.beijazah paling rendah S-1 (strata satu);
1. 9.pengalaman keH.a minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i.tidak pemah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan I. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atan calon an.ggota legislatif.

Pasal 22

Direksi memiliki tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM;
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Kelja dan Anggaran Tahunan Perumdam yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM;
1. 9.menyusun Standar Operasional Prosedur;
h.menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Perumdam yang terdiri dari laporan bulanan, 1aporan triwulan dan laporan tahunan; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM. Paragraf4...

Pasal 23

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direksi memiliki wewenang:
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumdam berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumdan;
2. b.membuat dan menyusun susunan organisasi dan tata ken.a Perumdam dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. d.mewakili Perumdam di dalam dan di luar pengadilan;
5. e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam;
6. f.menandatangani Laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
  1. 9.menandatangani keputusan direksi, peraturan direksi, dan peraturan Perumdam, maklumat Perumdam dan surat-surat pending lainnya;
7. h.menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
8. i.menandatangani pep.anjian-peljanjian dengan pihak ketiga.
(2)Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan Perumdam apabila:
1. a.teljadi perkara di pengadilan antara Perumdam dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
2. b.Direksi yang bersangkutan mempunyai ke pentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumdam.
(3)Dalam hal teljadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , yang berhak mewakili Perumdam yaitu:
1. a.Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumdam;
2. b.Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyal benturan kepentingan dengan Perumdam; atau
3. c.pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumdan.

Pasal 24

(1)Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan meinperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumdam dengan ketentuan: a.1 (satu)...
1. a.1 (satu) orang Direksi untuk Perumdam kategori kecil;
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk Perumdam kategori sedang yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam; dan
3. c.paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk Perumdam kategori besar yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam. {2} Kategori Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
2. b.sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
3. c.besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.
(3)Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kategori Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
1. a.Perumdam kecil paling tinggi 0,95 {nol koma sembilan puluh lima) ;
2. b.Perumdam sedang paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan) ; dan
3. c.Perumdam besar paling tinggi 0,85 (no| Ckoma delapan puluh lima).
(4)Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
1. a.1aporan keuangan Perumdam 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
2. b.hasil penilaian kinerja Perumdam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. c.Rencana Bisnis Perumdam.

Pasal 25

( 1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:

a.gaji;
b.tunjangan;
c.fasilitas; dan/atau
d.Tantiem atau lnsentif Pekeljaan.

(2)Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 26

. . .

Pasal 26

(1)Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun beljalan.
(2)Keputusan. KPM pada Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumdan.

Pasal 27

(1)Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori Perumdam sedang dan kategori Perumdam besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (2} Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% {delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utana.

Pasal 28

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

a.tunjangan hari raya;
b.tunjangan. perumahan;
c.tunjangan puma jabatan; dan
d.tunjangan kinelja.

Pasal 29

(1)Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.
(2)'Itinjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan tunjangan kineng.a sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf d diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 30

Tunjangan puma jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan dengan ketentuan:

a.merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakeljaan, diberikan selama menjabat.
b.dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumdam. c.selain._
c.selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagalmana dimaksud pada huruf a, Perumdam dapat mengikutsertakan Direksi Perumdam dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan. kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
d.Perumdaln yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumdam diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumdam atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan nasa kelja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan.
e.jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan nasa kelja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumdan.
f.program pensiun tambahan. sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yarig diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan {DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kelja (DPPK).
1. 9.iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
h.penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan. Pasal 3 1 Anggota Direksi Perumdam dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
a.fasilitas kendaraan;
b.fasilitas kesehatan;
c.fasilitas perumahan; dan
d.fasilitas bantuan hukum.

Pasal 32

(1)F`asilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam;
2. b.an8gota. -
3. b.anggota Direksi Perumdam hanya berhak atas 1 (satu} unit fasilitas kendaraan dari Perumdam yang bersangkutan;
4. c.spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
5. d.dalam hal anggota Direksi Perumdam tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 {tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan. kendaraan tersebut kepada Perumdam yang bersangkutan.
(2)Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a yang telah menjadi aset Perumdam, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis. {3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumdam.
(4)Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumdam.

Isi peraturan

Teks240PDFHirarki

Memuat teks peraturan…