DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. memberi dasar hukum sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik; b. memberikan akses masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau; dan c. mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuan

Isi peraturan

Pasal 11

(1)Kurikulum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
(2)Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
(3)Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
(4)Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran.
(5)Layanan pembelajaran individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat dilaksanakan di Ruang Sumber.

Pasal 12

(1)Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mengacu pada jenis kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(2)Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional Pendidikan atau di atas standar nasional Pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional.
(3)Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar Pendidikan mengikuti ujiarr/ evaluasi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(4)Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional Pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
(5)Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan Pendidikan berasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan di bawah standar nasional Pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(6)Peserta...
(6)Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan Pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan khusus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDlKAN Pasal 13
(1)Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi penyediaan GPK, tenaga pendidik, dan Tenaga Kependidikan di setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
(3)GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai mitra tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi permasalahan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam pembelajarannya.
(4)Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus menciptakan suasana ramah dan berupaya mengembangkan semua potensi peserta didik.
(1)Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
1. a.peserta didik tunanetra;
2. b.peserta didik tunarungu;
3. c.peserta didik tunawicara;
4. d.peserta didik tunagrahita;
5. e.peserta didik tunadaksa;
6. f.peserta didik tunalaras;
7. g.peserta didik yang berkesulitan belajar;
8. h.peserta didik yang lamban belajar;
  1. 1.peserta didik autis; J. peserta didik yang memiliki gangguan motorik;
9. k.peserta didik yang memiliki cerdas istimewa;
10. l.peserta didik yang memiliki bakat istimewa;dan
11. m.peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
(2)Satuan ...
(2)Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memprioritaskan penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(3)Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan diatur secara proporsional.
(4)Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kesempatan Pendidikan tanpa diskriminasi.
(1)Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
(2)Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan Ruang Sumber belajar, dan media pembelajaran yang diperlukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus serta memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan. BABIX ORGANISASIPENDUKUNG Pasal 17
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah membentuk Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif guna mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
(2)Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif bertugas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan, dan mengembangkan sumber daya, melakukan penelitian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
(3)Sekretariat Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah.

BAB IX

...

Pasal 18

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah harus membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(2)Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. BABX KERJASAMADANPARTISIPASIMASYARAKAT

Pasal 19

(1)Dalam rangka terselenggaranya Pendidikan Inklusif, Kepala PAUD dan sekolab /madrasah dapat bekerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta Forum Pemerhati Pendidikan Inklusif.
(2)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui komite sekolah. BABXI... BABXI PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 20
(1)Bupati berwenang pengawasan terhadap inklusif di Daerah.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
(3)Ketentuan tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan BABXII PENGHARGAAN Pasal 21
(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada GPK, pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
(2)Penghargaan kepada siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa beasiswa, fasilitas pendidikan lainnya yang diperlukan, dan/ atau fasilitas pekerjaan.
(3)Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABXIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 22
(1)Pelaksanaan Pendidikan Inklusif berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah adanya kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan.
(2)Kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BABXIV...

BAB XIV

KETENTUANPENUTUP Pasal 23 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 14 April 2021 AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENBONDOWOSO NOMOR 41-4/2021 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBONDOWOSO NOMOR4 TAHUN2021 TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDlKANINKLUSIF

1.UMUM Sistem Penyelenggaraan Pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan /utau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif merupakan filosofi pendidikan, pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial , emosi, bahasa atau kondisi lainnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan fleksibelitas di berbagai bidang diantaranya fleksibelitas kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, materi pelajaran dan lain-lain. Maksud diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sedangkan tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Sesuai dengan maksud dan tujuan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan sosial serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukupjelas Pasa16 ... Pasa16 Cukup jelas Pasa17 Cukup jelas Pasa18 Cukupjelas Pasa19 Cukupjelas Pasall0 Cukupjelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Materi pembelajaran yang disampaikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas, adalah semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bagi peserta didik yang tuna netra dan tuna rungu. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penyampaian Materi pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan di Ruang Sumber adalah bagi peserta didik yang tuna netra dan tuna rungu.

Pasal 12

Cukupjelas Pasal 13 Cukupjelas Pasal 14 Ayat (1) Hurufa Yang dimaksud peserta didik tunanetra adalah peserta didik yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatan. Hurufb Yang dimaksud peserta didik tunarungu adalah peserta didik yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya semen tara atau permanen. Huruf c... Hurufc Yang dimaksud peserta didik tunawicara adalah peserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara/ bisu yang disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Hurufd Yang dimaksud peserta didik tunagrahita adalah peserta didik yang mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental (mental retardation) yaitu peserta didik yang memiliki IQ di bawah rata- rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Hurufe Yang dimaksud peserta didik tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk celebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Huruff Yang dimaksud peserta didik tunalaras adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Hurufg Yang dimaksud peserta didik yang berkesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa di batasi faktor intelegensi maupun faktor ekstemal siswa. Hurufh Yang dimaksud peserta didik yang lamban belajar adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar menurut tes intelegensi baku yaitu tidak bisa menyerap dan memahami materi pelajaran dengan mudah. Huruf i Yang dimaksud peserta didik autis adalah peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi terganggu. Hurufj Yang dimaksud peserta didik yang memiliki gangguan motorik adalah peserta didik dengan kondisi sulit berjalan, berbicara, bahkan bernafas. Hurufk. .. , Hurufk Yang dimaksud peserta didik yang memiliki cerdas istimewa adalah peserta didik yang tingkat kecerdasan di atas rata-rata, daya pikir kreativitas yang besar serta komitmen terhadap tugas dan memiliki motivasi yang tinggi un tuk meraih prestasi. Hurufl Yang dimaksud peserta didik yang memiliki bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki IQ 140 atau lebih, dengan potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreatifitas, kepemimpinan, seni, dan/ atau olahraga. Hurufm Yang dimaksud peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pasa115 Cukup jelas. Pasa116 Cukup jelas. Pasa117 Cukupjelas Pasal 18 Cukupjelas Pasa119 Cukupjelas Pasa120 Cukupjelas Pasa121 Cukupjelas Pasa122 Cukupjelas Pasal 23 Cukupjelas Pasal 24 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 45

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…