DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. penataan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan; b. pemberdayaan pasar rakyat; c. pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat. perbelan jaan; d. pengawasan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan; e. kemitraan; f. perizinan; g. pelaporan; h. keuangan; i. kewajiban dan larangan; j. sanksi administratif; k. penyidikan; l. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
b.bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan pengelolaan terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10.Peratu ran ...
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M- DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peratu ran .. .
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784); 20 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 938);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Serita Negara Tahun 2019 Nomor 1007) ;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan Menetapkan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. 3 . Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Ka bu paten Bondowoso. 6.Pelaku ...
6.Pelaku U saha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7.Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ a tau komitmen.
8.Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submissiaon yang selanjutnya disingkat ass adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga ass untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui ass.
10.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial / aperasional.
11.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara ass yang selanjutnya disebut Lembaga ass adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang koordinasi penanaman modal.
12.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku U saha yang diterbitkan Lembaga ass setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
13.Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.
14.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan dan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
15.Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
16.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat. 17.Pengawasan ...
17.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
18.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
19.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.
20.Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
21.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
22.Pu sat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
23.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan Jar1ngannya.
24.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
25.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan c1n khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 26.Usaha ...
26.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
27.Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
28.Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan atau pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
29.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
30.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
31.Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
32.Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin U saha Pengelolaan U saha Toko Swalayan, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional.
33.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD , adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
35.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun. 36 .Anggaran ...
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
37.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
38.Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disebut RDTR, adalah renacana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
39.Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Swasta.
40.Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan/atau los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
41.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan kepada pedagang se bagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
42.Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang tetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
43.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah).
44.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratusjuta rupiah).

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan sebagai hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berasaskan:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.partisipatif;
d.bermanfaat;
e.efisien dan efektif;
f.kekel uargaan;
g.kebersamaan;
h.keseimbangan; dan
1. 1.keterpaduan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
b.pemberdayaan pasar rakyat;
c.pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat. perbelanjaan;
d.pengawasan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
e.kemitraan;
f.perizinan;
g.pelaporan;
h.keuangan;
i.kewajiban dan larangan; J. sanksi administratif;
k.penyidikan;
1. 1.ketentuan pidana.

BAB III

PENATAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Pasar Rakyat didukung oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar rakyat.
(2)Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

(1)Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.mengacu pada RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi;
2. b.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan masyarakat;
3. c.memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
4. d.memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.
(2)Analisa sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta U saha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 8

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a.bangunan toko/ kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang terten tu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan s irkulasi udara yang cukup;
d.penataan toko/ kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
e.bentuk bangun an Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik bud aya daerah;
f.areal parkir palin g sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
g.fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang n yaman serta beiwawasan lingkungan

Pasal 9

(1)Perencanaan n on fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a . sistem penarikan retribusi;
1. b.sistem keamanan dan ketertiban;
2. c.sistem keber sihan dan penanganan sampah;
3. d.sistem perparkiran;
4. e.sistern pemeliharaan sarana pasar;
5. f.sistem kemetrologian/penteraan; dan
6. g.sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

( 1) Perencanaan fisik dan non fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD .

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…