DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Hak dan Kewajiban Penduduk; 3. Kewenangan Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Daerah; 4. Kewajiban dan Kewenangan Dinas; 5. Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 6. Pendaftaran Penduduk; 7. Perubahan Alamat; 8. pindah Datang Penduduk; 9. Pindah Datang antar negara; 10. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 11. Pelaporan Penduduk WNI yang tidak mampu Mendaftarkan sendiri; 12. Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk; 13. Pencatatan Sipil; 14. Data dan Dokumen Kependudukan; 15. Perlindungan data dan Dokumen Kependudukan; 16. Siak; 17. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; 18. Sanksi Administratif; 19. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 );
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
9.Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13.Undang-Undang...
13.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5216 );
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4389);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1075 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5053 );
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3562); 21.Peraturan ...
21.Peraturan Pemerintah 58 Tahun Nomor 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
24.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 28.Peraturan ...
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Togas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kart.u Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
34.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); Dengan ... / Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BONDOWOSO.

Pasal 1

DI KABUPATEN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 10.Orang...
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
12.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependuduk berupa Kartu identitas, atau Surat Keterangan Kependudukan.
15.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK, adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20.Harl adalah hari kerja. 21.Sidik...
21.Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk bola mata yang ada kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
22.Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kanan kiri, dan tanda tangan penduduk;.
23.Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang komea mata, membentuk batas pupil yang memberikan wama khusus.
24.Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
25.Identitas adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : n di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
26.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
27.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
29.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
30.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
31.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. 32.lzin ...
32.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
33.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Cam.at adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso;
35.Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
36.Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
37.Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
38.Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW, adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan.
39.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
40.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kabupaten dan Dinas. 42.Data...
42.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
43.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
44.Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
44.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai basil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah.
45.Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran.
46.Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati. 4 7. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian.
48.Surat Keterangan Pindah adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/ alamat penduduk.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGANPENYELENGGARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:

a.pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
b.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis Kependudukan sesuai perudang-undangan; penyelenggaraan Administrasi dengan ketentuan peraturan
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Adminnistrasi Kependudukan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagi.an Kedua Kewenangan

Pasal 6

( 1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Kepentingan pembangunan.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Pendudukan yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil peristiwa perkawinan, penceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan. BABV PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 7

(1)Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:
1. a.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
2. b.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. c.Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai ...
(3)Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
(5)Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diberhentikan, karena:

a.Atas permohonan sendiri;
b.Lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c.Melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
d.Meninggal dunia.

Pasal 9

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencataatn Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…