DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang peraturan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi ketentuan umum; penerima bantuan hukum; penyelenggaraan bantuan hukum; penilaian, pengaduan layanan, dan pelaporan bantuan hukum; pengawasan; larangan; sanksi administratif; tata cara penyaluran dan besaran dana bantuan hukum; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 4. Sekretariat... 4. Sekretariat` Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. 5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Bagiari Hukum adalah unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi hukum. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 8. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hu]oum kepada penerima Bantuan Hukum secara gratis. 9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum, organisasi kemasyarakatan, organisasi Bantuan Hukum di perguruan tinggi, yang memberi pelayanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Eantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi dalam. kategori miskin dan tidak mampu menanggung biaya operasional beracara di tahap non litigasi dan/atau liti8asi. 12. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 13. Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan. 14. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah. 15. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dan dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan dokumen dan/atau data yang sah sesual ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Orang Dengan Masalah Kejiwaan, yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan j iwa. 17. Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilahai yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 18.Dana... 18. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. 19. Standar Layanan Bantuan Hukum, yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuari Hukum sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. 20. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum, yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlafukan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai penerapan standar layanan Bantuan Hukum sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. 21. Panitia Pengawas Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 22. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. 24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas u tama mengaj ar , mentransfo rm asikan , mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ]chususnya di bidang ilmu hukum. 25. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 26. Hari adalah Hari kerja. BAB 11 PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1} Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, 1ayanan kesehatan, 1ayanan pendidikan, pekeriaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (3)Kriteria„. (3) Kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak memiliki tempat berteduh/tempat tinggal sehari- hari; b. kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap; c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran; d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir; e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran; f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; 9. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; atau h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik. BAB Ill PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

{1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang ada di daerah. (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan bantuan penyelesaian permasalahan hufum yang sedang dihadapi oleh penerima Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun nan litigasi. (3} Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang ada di Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan. {4} Dalam hal di Daerah belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum di Daerah bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum terdekat dan diikutsertakan sebagai bagian kerja sama dengan Pemerintah Daerah. (5) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan HukHm yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4}, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagari tidak terpisahkan dai Peraturan Bupati ini. (6)Pengajuan... {6) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekelja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dan ayat {4). (7) Permohonan Bantuan Hu]oum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. menjelaskan dan/atau menguraikan secara rinci tentang permasalahan hukum yang dimohonkan; c. data dan/atau alat bukti yang benar terkait dengan perkara dan dapat dipertanggungj awabkan; d. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat dimana pemohon bantuan hukum berdomisili; e. dokumen yang berkenaan dengan perkara; f. membuat surat ]fliasa jika permohonan diajukan oleh keluarga. 9. surat keterangan telah terdaftar pada Data Terpadu Keluarga Kesejahteraan Sosial. (8} Dalam hal Pemohon Bantuan Hu]flm tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Pemohon Bantuan Hu]flim dapat melampirkan: a. kartu jaminan kesehatan masyarakat/kartu jaminan kesehatan daerah; b. kartu bantuan langsung tunai; c. kartu keluarga sejahtera; d. kartu beras miskin; e. kartu Indonesia sehat; f. kartu Indonesia pintar; 9. kartu perlindungan sosial; atau h. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), permohonan dapat disampaikan secara lisan. {2) Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tanda tangan/cap jempol Pemohon Bantuan Hukum dan dibubuhi materai cukup. {3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Pemberi Bantuan Hukum membaritu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Pasal 5...

Pasal 5

Dalani hal Pemohon Bantuan Hukum adalah ODMK atau ODGJ, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan persyaratan tersebut melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Bagian Kedua Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 6

(1} Pemberian Bantuan Hufum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. {2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum; b. telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; c. meiniliki kantor dan/atau sekretariat tetap; d. memiliki kepengurusan; e. memiliki program Bantuan Hukum; dan f. memiliki Starla Bankum dan Stopela Bankum. {3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa frfultas hukum. (4) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. {5} Mahasiswa fahailtas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) dilaksariakan dalam penanganan perkara: a. pidana; b. perdata; atau c. tata usaha negara. Paragraf3... Paragraf 3 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 8

{1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hu]fllm yang berstatus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa; atau c. terpidana, yang mengajukan upaya hu]flim biasa atau upaya hukum luar biasa. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. {3) Dalam memberikan Bantuan Hu]flim, pemberi Bantuan Humiln melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. penghadiran saksi dan/atau ahli; 9. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 9

{1} Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat/pemohon; atau b. tergugat/termohon. (2) Bantuan ... {2} Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/ pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di ling]flmgan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dofumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; 9. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/ atau k. tindakan hu]mm lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/ termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat ]ouasa; b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hufum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; 9. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/ atau ahli; h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat; atau b. penggugat intervensi. Bagian... Bagian Ketiga Bantuan Hukum Non Litigasi Paragraf 1 Standar Bantuan Hukum Non Litigasi Pasal 1 1 {1) Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hurfum dilafukan oleh: a. advokat; b. paralegal; c. dosen; dan/atari d. mahasiswa fakultas hukum. {2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan Cara: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik; d. penelitian hufum; e. mediasi; f. negosiasi; 9. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen-dokumen hukum. Paragraf 2 Penyuluhan Hukum

Pasal 12

(1) Penyuluhari hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui: a. ceramah; b. diskusi; dan/atau c. simulasi. {2} Dalam melakukan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Pemberi Bantuan Hukum menitikberatkan pada: a. materi akses terhadap keadilan; dan/atau b. peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum. (3) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. (5) Format... {5) Format formulir permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat: a. dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan b. materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…