DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi keterituan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Bupati Bone Bolango mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 22 0ktober 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan|a Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

1.undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undand Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569)., 2 undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11 Kadi fr HAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, bahwamemenuhiketentuanPasal181ayat(1)Undang-UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerahsebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor8Tahun2005tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor3Tahun2005 tentangPerubahanUndang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerahmenjadiUndang-Undang,BupatiBone Bolango mengajukanPeraturanDaerahtentangAnggaran PendapatandanBelanja Daerah(APBD)TahunAnggaran2020kepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah(DPRD)untukmemperolehpersetujuanbersama, b.bahwaPeraturanDaerahtentangAnggaran PendapatandanBelanja Daerah(APBD)TahunAnggaran2020yangdiajukansebagaimana dimaksuddalamhurufa,merupakanperwujudandariRencanaKerja Pemerintah Daerah Tahun2020yang dijabarkankedalamKebijakan UmumAPBDserta PrioritasdanPlafonAnggaran Sementarayangtelah disepakatibersamaantarapemerintahdaerahdenganDPRDpadatanggal 22Oktober2019: c.bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksuddalamhurufa danhurufb,perlumenetapkanPeraturanDaerahtentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenBone BolangoTahun Anggaran2020: Mengingat-4.Undang-UndangNomor12tahun 1985 tentang PajakBumidanBangunan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1985Nomor68,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3312)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-UndangNomor12Tahun1994(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1994Nomor62,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3569): 2.Undang-UndangNomor18Tahun1997 tentang PajakDaerahdan RetribusiDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1997 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3685)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang Nomor34 Tahun2000(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor 246,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4048): 3.Undang-UndangNomor21Tahun1997 tentangBeaPerolehan Hak AtasTanahdanBangunan (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 1997Nomor44,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3688): 4.Undang-Undang Nomor28Tahun1999 tentangPenyelenggaraan Negara yangBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3851), 5.Undang-Undang Nomor38Tahun 2000 tentangPembentukanProvinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor258, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3952): Menimbangv
6.Undang-Undang Nomot 6 Tahun 2003 tontang-PembentukarL `KAbupe Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato d` PTovln8` Goron`a`o (Lonbara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):
7.undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9.undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha.raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)-,
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18.Peraturan Pemenntah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah djubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 10. 4 12. 13. 14. 15. 16. Na 18. 19. 20. £ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten : Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952): Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165), Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024): Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027):
21.Poraturan Pomerlntah NomoT 109, Tahun 2000 tontong Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah (Lombarar` Nega Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).,
22.Peraturan Pemei.intah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarar` Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11.9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 25.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
26.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
29.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4576);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 32.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); 33.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34.Peratiiran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. 22. 23. 24. 25. 26. 21. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keduduka 1 Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) : PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentangKedudukan ProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDPRD(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor90,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4416)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNomor24Tahun2004KedudukanProtokoler danKeuanganPimpinandanAnggotaDPRD(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor94,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4540)sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2006tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004KedudukanProtokolerdan KeuanganPimpinandanAnggotaDPRD, PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganBadan LayananUmum(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2005Nomor48,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4502), PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentangStandar Akuntansi Pemerintah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor49, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4503), PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentangPinjaman Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor136,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4574): PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDanaPerimbangan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor137,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4575): PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentang SistemInformasi KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005 Nomor138,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4576), PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005 tentang Hibah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor139,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4577), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentangPengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2019 Nomor...,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor...): PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005 tentangPedoman PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor150,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4585), Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614): na telah diubah oleh 123 Tahun 2018;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 38.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG0 dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH RABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG -. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagai `berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Neto Rp. 1.069.344.923.301,00 1.076.755.535.71 Rp. (7.410.612.415,39) Rp. 18.710.612.415,39 Rp. 11.800.000.000.00 (-) Ro. 7.410.612.415,39 Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah F{p.104.256.220.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 714.741.095.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 250.347.608.301,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan ; Pajak Daerah sejumlah Rp.16.390.000.000,00 Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.303.360.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.750.000.000,00 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 79.812.860.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Transfer Umum sejumlah Rp. 517.750.426.000,00
2. b.Dana Transfer Khusus sejumlah Rp.196.990.669.000,00 PA.ke“"Sos71TA sebagaimanatelahdiubaholehPeraturanMenteriAL!|"Nom 123Tahun2018,
  1. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
  2. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
  3. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
(3)“ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 1 2 Pendapatan Daerah | Rp. 1.069.344.923.301,00 Belanja Daerah Rp. 1.076.755.535.716,39 (-) Surplus / (Defisit) Rp. (7.410.612.415,39) Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 18.710.612.415,39 -
b.Pengeluaran Rp. 11.800.000.000,00 (-) Pembiayaan Neto Rp. 7.410.612.415,39 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 104.256.220.000,00
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 714.741.095.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 250.347.608.301,00 PendapatanAsliDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaterdiridarijenis pendapatan: Pajak Daerah sejumlah Rp. 16.390.000.000,00 Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.303.360.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.750.000.000,00 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 79.812.860.000,00200p Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufbterdiri darijenis pendapatan:
a.Dana Transfer Umum sejumlah Rp. 517.750.426.000,00
b.Dana Transfer Khusus sejumlah Rp. 196.990.669.000,00 cobagalmaria dlmakaud
a.' Pendapat.an Hibah sejumlah Rp. 39.006.879.280,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dart provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah dart jenl,a Rp.16.860.984.709,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 41.348.407.000,00 Pendapatan Lainnya sejumlah Rp.153.131.337.312,00 Pasa' 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 606.203.991.859,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 470.551 543 857,39
(2)
(3)Belanja Tidak Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dart jenis belanja ..
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 363.410.759`369,00
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp. 45.149.156.000,00
3. c.Belanja bantuan sosial Rp. 750.000.000,00
4. d.Belanja bantuan keuangan pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp.196.594.076.490,00
5. e.Belanja tidakterduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja .. a Belanja pegawai sejumlah Rp. 49.909.272 700,00
6. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 229 616 455.224,00
7. c.Belanja modal Rp.191.025.815.933,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.18.710.612.415.39 b Pengeluaran sejumlah Rp.11.300.000.000,00
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.11.300.000.000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : ; :::::::: :, :I,:::::::AAPpBBD5 menurut urusan pemerintahan daerah dan organlsasi SKPD., 3 Lamp'ran Ill B:nnca::atapnpBeB:jnau::tnupr:;abTa;:amn:rintahan daera"rganisasi SKPD, 4 Lamp'ran 'V §REaDP,lt#aflr::l:::anT::,:::tnrrucan pemerintahan daerah dan organisasi 5 Lamplran v :::ae?:itni:ahs;nb::aen::hddaaenraf:n:::udka,kae:e*:::::had::n::i:£:::akneuuar::::

6.Lampiran Vl
7.Lampiran Vll
8.Lampiran Vlll
9.Lampiran lx
10.Lampiran X negara; Daftarjumlah pegawai per golongan dan perjabatan; Daftar piutang daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran §ebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

(2)Belanja TidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaterdiridarijenis belanja: a.BelanjapegawaisejumlahRp.363.410.759.369.00 b.BelanjahibahsejumlahRp.45.149.156.000,00 c.BelanjabantuansosialRp.750.000.000,00 d.Belanjabantuankeuanganpemerintahandesadanpartaipolitiksejumlah Rp.196.594.076.490,00 e.BelanjatidakterdugasejumlahRp.300.000.000.00
(3)BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridarijenisbelanja: a.BelanjapegawaisejumlahRp.49.909.272.700.00 b.BelanjabarangdanjasasejumlahRp.229.616.455.224,00 c.BelanjamodalRp.191.025.815.933.00 Pasal 4
(1)PembiayaanDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal1terdiridari: a.PenerimaansejumlahRp.18.710.612.415,39 b.PengeluaransejumlahRp.11.300.000.000.00
(2)Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridarijenispembiayaan: Uraianlebih lanjutAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal 1,tercantum dalamlampiran yangmerupakanbagian yangtidakterpisahkandari Io pada ayat (1) huruf c terdiri Tag ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 39.006.879.280,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Rp.16.860.984.709,00 Cc. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 41.348.407.000,00
3. d.Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 153.131.337.312,00 lainnya sejumlah

Pasal 3

BelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal1terdiri: a.Belanja TidakLangsungsejumlahRp.606.203.991.859,00 b.BelanjaLangsungsejumlahRp.470.551.543.857,39 a.PenyertaanModal(Investasi)Pemerintah DaerahsejumlahRp.11.300.000.000,00

Pasal 5

PeraturanDaerahini,terdiridari: 1.Lampiran|RingkasanAPBD: 2.LampiranIIRingkasanAPBDmenuruturusanpemerintahandaerahdanorganisasi SKPD, 3.LampiranIIIRincianAPBDmenuruturusanpemerintahandaerah, organisasiSKPD, pendapatan,belanja danpembiayaan: 4.LampiranIVRekapitulasibelanjamenuruturusanpemerintahandaerahdan organisasi SKPD,program,dan kegiatan: 5.LampiranVRekapitulasi belanjadaerahuntukkeselarasandanketerpaduanurusan pemerintahandaerahdanfungsidalam kerangka pengeloalaan keuangan negara: 6.LampiranVIDaftar jumlahpegawaipergolongandanperjabatan: 7.LampiranVIIDaftar piutang daerah: 8.LampiranVIIIDaftarkegiatan-kegiatan tahunanggaran sebelumnyayang belum diselesaikan dandianggarkan kembali dalamtahunanggaranini: 9.LampiranIXDaftardanacadangandaerah: dan 10.LampiranXDaftarpinjaman daerahdan obligasidaerah. Pa®al 6 Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagai `andasan operasiona` pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Suwawa pada tanggal 26 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABuPATEN BONE BOLANGO, PEMBINA UTAMA MADYA NIP.196411061991031005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO : (7/44/2019) TANGGAL 26 DESEMBER 2019 Pasal 6 ak se BupatimenetapkanPeraturan KepalaDaerahtentangPenjabaranAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahKabupatenBone BolangoTahunAnggaran2020 sebagailandasanoperasional pelaksanaanAPBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 26 Desember 2019 HAMIM POU Diundangkan di Suwawa pada tanggal 26 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, .— “Tr. H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO : (7144/2019) TANGGAL 26 DESEMBER 2019 ''^ L\A`j` I" , :`' ¥€\\-. ,{ ;'k,J^2=\,.'/=, -.^3 `'`:` L|,~,.`',:V|\z::I:`L.'r.( \|;.,+i _`;a'}`,`r., `,„ =`.:,_+`\;.` ,^r I . t t A „ v-r I,` ,, ,'*.`t r.I f i'r^:r` A,-`^¥}f\L i'``.`!^.„ cJ A+,,i,.h'i] ifeizi i,`,-j=-_-==jf~``\`,ra{^ ` 1:~\`,:i7^`i i `A ' ,", { ` ii I ( :J' ,, I. -£{ -t¢bhfua+ ife..+rt;;:'q[:faqubt§rt;o`t;i,;;,`:{§lL.\ I -. . - ,, ,,:,, , ,.in z}.,;y{,•fr-,II.-.- *'` I \ L-'pEMERlNTA|i |oABUPATEN BONE BOIANGO rl? RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NOMORURUT URAIAN JUMIAH 1 2 3 1 PENDAPAT^N 1.069.344.923.301,00 1.I PENDAPATAN ASLI DAERAl1 104.256.220.000,00 1.1.1 Pendapatan Paiak Daerah 16.390.000.000'00 i.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.303.360.000'00 1.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ' 2.750.000.000,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 79.812.860.000,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 714.741.095.000,00 1.2.4 Dana Transfer Umum 517.750.426.000,00 1.2.5 Dana Transfer Khusus 196.990.669.000,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM 2SO.347.608.301,00 1.3.1 Pendapatan Hlbah 39.006.879.280,00 1.3.3 Dana Bagl Hasil Pajak dari Provinsl dan Pemerintah Daerah Lainnya 16.860.984.709,00 1,3.4 Dana Penyesilalan dan otonoml Khilsus 41.348.407.000,00 1.3.6 Penclapatan Lalnnya 153.131.337.312,00 2 BELANJA i.076.755.535.716,39 2.I BELANJA TIDAK LANGSUNG 606.203.991.859,00 2.I.i Belanja Pegawal 363.410.759.369,00 2.i.4 Belanja Hibah 45.149.156.000,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 750.000.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Partal Polltlk 196.594.076.490,00 2.1.8 Belanja "dak Terduga 300.000.000,00 470.551.543.857,39 2.2 BELANJA LANGSUNG 49.909.272.700,00 2.2.1 Belan]a Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 229.616.455.224,39 2.2.33 Belan)a Modal 191.025.815.933,00 SuRPLUS / (DEFISIT) (7.410.612.415,39) PEM B[AYAAN DAERAI1 3.I PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.710.612.415,39 18.710.612.415,39 3.1.1 Slsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 11.300.000.000,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.300.000.000,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 7.410.612.415,39 SISA LEBIII PEMBIAYAAN ANGGARAN TAlluN BERl{ENAAN Zoo Suwawa,26D in 019 a PA180 E NCOllAMIMPU Halaman 1 RINGK"N APBDA-iErmuJ TEA Tahun 2019 : 1126 Canda Aib 5 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN JUMLAH 2 3 — SA WN — SAR Rn ne hn t- WWW Uu NN ON ee ne Dn 8 Www w N NN Ny N NN NN na Ng benOo TM Aa 5 N NN NN N DD W YU wW Yw pa- PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Transfer Umum Dana Transfer Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga ' BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 1.069.344.923.301,00 ”104.256.220.000,00 16.390.000.000,00 5.303.360.000,00 - 2.750.000.000,00 79.812.860.000,00 714.741.095.000,00 517.750.426.000,00 196.990.669.000,00 250.347.608.301,00 39.006.879.280,00 16.860.984.709,00 41.348.407.000,00 153.131.337.312,00 1.076.755.535.716,39 .. 606.203.991.859,00 363.410.759.369,00 45.149.156.000,00 750.000.000,00 196.594.076.490,00 300.000.000,00 470.551.543.857,39 49.909.272.700,00 229.616.455.224,39 191.025.815.933,00 (7.410.612.415,39) 18.710.612.415,39 . 18.710.612.415, 39 . 11.300.000.000,00 11.300.000.000,00 7.410.612.415,39 RINGKASAN APBD Halaman 1 printed B4 SimOd

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005