DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENERTIBAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban lingkungan dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur penertiban hewan di bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana an Peraturan Undang Dasar Negara Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan esia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
6.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
7.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9.Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10.Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
11.Penggaduh adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
12.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14.Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
15.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
16.Surat Keterangan Kesehatan Hewan selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
17.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
18.Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
19.Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.
21.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak berasaskan:

a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.kepastian;
d.keberlanjutan;
e.keamanan;
f.kesehatan;
g.keterbukaan; dan
h.keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan penertiban hewan bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

Pemilik ternak dan/atau penggaduh dilarang:

a.melepas ternak sehingga berkeliaran pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
b.melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan
c.melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan umum.

Pasal 5

(1)Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
1. a.ternak berada pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali dengan izin Bupati; dan
2. b.karena adanya pengaduan masyarakat.
(3)Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang akan diperdagangkan atau melintas diwilayah Kabupaten Bone yang tidak memiliki SKKH dan kartu kepemilikan hewan dari daerah asal dapat ditangkap oleh petugas.
(4)Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang menderita penyakit Zoonosis dapat ditangkap atau ditindak sesuai SOP oleh petugas.
(5)Ternak besar yang akan diperdagangkan diwilayah Kabupaten Bone harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang blangkonya diterbitkan oleh Dinas Peternakan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Dinas Peternakan.
(6)Ternak Besar Berupa ternak betina produktif, bibit dan indukan yang akan diperdagangkan keluar Daerah harus memiliki Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone.
(7)Petugas yang melakukan penertiban hewan menyampaikan dan mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
(8)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.
(9)Untuk kepentingan kesejahteraan hewan tindakan yang berkaitan dengan penertiban, penangkapan dan penanganan ternak dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan.

Pasal 6

(1)Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah.
(3)Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

(1)Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diumumkan.
(2)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diketahui pemilik ternak.
(2)Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 80% (delapan puluh perseratus) dikembalikan kepada pemilik ternak dan 20% (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional penertiban hewan, setelah melalui pengurangan semua kewajiban termasuk denda serta administrasi pelaksanaan lelang.

Pasal 9

(1)Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
(2)Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

(1)Penertiban Hewan oleh petugas dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Penertiban Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Peternakan, Satpol PP, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penertiban hewan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…