Pemerintah Kabupaten Bone
Pemerintah Kabupaten Bone mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan lokal, memastikan kesejahteraan masyarakat Bone melalui berbagai kebijakan dan program. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Bone mencakup regulasi daerah, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Warga berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk administrasi kependudukan, perizinan, hingga akses layanan keimigrasian dan program reforma agraria.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone
Pemerintah Kabupaten Bone mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan lokal, memastikan kesejahteraan masyarakat Bone melalui berbagai kebijakan dan program yang relevan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bone mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Ini termasuk penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan keimigrasian, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.
Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bone meliputi peningkatan pelayanan publik, seperti layanan keimigrasian di Bone, dan reforma agraria melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria. Selain itu, penyaluran bantuan sosial bagi keluarga rentan, keluarga miskin, dan miskin ekstrem, termasuk kolaborasi dengan Baznas dan TP PKK Bone, juga menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Bone berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi program-program yang sejalan dengan agenda pemerintah pusat, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan pelayanan publik. Peran dalam isu kesetaraan gender dan perlindungan anak juga menunjukkan komitmen terhadap agenda nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bone untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengajuan perizinan daerah. Selain itu, mereka juga berurusan untuk penerimaan bantuan sosial, program kesejahteraan, dan partisipasi dalam program reforma agraria.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bone memainkan peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai program dan layanan, pemerintah daerah ini berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2022
pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 pasal 3 Anggaran pendapatan daerah pasal 4 Pendapatan asli daerah pasal 5 Anggaran belanja daerah pasal 6 Belanja operasional pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah pasal 8 Penerimaan pembiayaan pasal 9 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2021
Pasal 1 Dalam peraturan daerah Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.902.637.961.953,- bertambah/berkurang sebesar Rp. (146.220.712.692), sehingga menjadi Rp. 2.756.417.249.261,- Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal4 Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 6 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pasal 10 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau y..ang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Negara Republik Indonesia. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang sesingkat dengan itu. 7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanah bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 ( 1) Peraturan Bupati mi dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Desa maupun kelurahan dalam hal penyeragaman biaya persiapan PTSL. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 3 Pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat dilakukan karena biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Penndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. Pasal 4 Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. kegiatan penyiapan dokumen; b. kegiatan pengadaan patok dan Materai;dan c. kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa. Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa surat pemyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan /penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik. Pasal 6 Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pemyataan. Pasal 7 Pembiayaan kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi: a. biaya pengadaan dokumen pendukung; b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor Kelurahan/desa ke kantor Pertanahan/desa ke Kantor Pertanahan. Pasal 8 Besaran biaya yang diperlukan untuk pembiayaan persiapan PI'SL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima Puluh ribu rupiah). Pasal 9 (1) Biaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 distor kepada bendahara yang di pilih sendiri oleh masyarakat yang terdaftar dalam program PI'SL berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dana yang telah disetor digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 10 Guna kepentingan pengawasan, maka masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola dana swadaya masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 diwajibkan membuat pertanggungjawaban kepada msyarakat peserta PI'SL. Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dilakukan apabila semua tahapan program PTSL telah selesai. Pasal 12 (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan PTSL dilakukan oleh lembaga pengawasan di Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan. (2) Lembaga di tingkat Desa/Kelurahan wajib menerima dan memproses pengaduan masyarakat secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 13 Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan persiapan PTSL kepada masyarakat. BAB IV PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN BAB IV SUMBER DANA BAB V BENTUK DANA CADANGAN BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2014
Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap: a. pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; b. pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga; dan c. yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah. Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari: a. hasil pemeriksaan aparat pegawasan fungsional; b. tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung; d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban; e. media massa dan/atau media elektronik; dan f. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara tertulis.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 88 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BONE BAB IV TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BAB V TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BAB VI BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2019
PASAL 1 (Bentuk Pertanggungjawaban) PASAL 2 (Laporan Realisasi Anggaran) PASAL 3 (Uraian Laporan Realisasi) PASAL 4 (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih) PASAL 5 (Laporan Operasional) PASAL 6 (Laporan Perubahan Ekuitas) PASAL 7 (Neraca) PASAL 8 (Laporan Arus Kas) PASAL 9 (Catatan Atas Laporan Keuangan) PASAL 10 (Lampiran) PASAL 11 (Laporan Kinerja & Laporan BUMD) PASAL 12 (Peraturan Bupati Penjabaran) PASAL 13 (Ketentuan Penutup)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2018
Pasal I Pasal II