Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Pasal I Pasal II
Pasal I Pasal II
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; I. Pasal 18 ayat {6) clan Pasal 29 Undang·Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
JS. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanraatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
Oengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan da\am Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
4
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembara.n Oaerah Kabupaten Bone " Ditetapkan di Watarnpone pada tanggal 5 Jut. ,018 Diundangkan di Watarnpone pada tanggal 9 Juli 201B SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, � A.SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINS! SULAWESI SELA.TAN NOMOR B.HK'.HAM.1.046.18 TAHUN 2018 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KET!GA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA I. UMUM Dalam rangka kclancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bone selain dsdukung Sumber Daya Manusia yang berkwalitas diperlukan pula pembiayaan yang memadai dan salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh adalah melalui penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan Keputusan Gubemur Sulawesi Sclatan Nomor 1572/Vl/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang pembatalan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan mempcrhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Xll/2014 alas has1t putusan ujr materi penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tarif retribusi pengendalian menara tejekomunikasr dimana dalam amar putusan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Oleh karena itu untuk menghindari kevakuman pemungutan atas obyek retribusi tersebut, maka perlu segera mencabut/merubah pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribuer Jasa Umum dengan mengganti nomenklatur baru sebagaimana petunjuk yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Rctribusi Jasa Umum dipandang pcrlu untuk ditakukan perubahan yang tcrkait dcngan pungutan rctribusi pengendalian menara dcngan mcngacu pada petunjuk/kctentuan yang ada. JI. PASAL DEMI PASAL Pasall Perh1tungan Retribusi Pengendalian Menara Telckomunikasi (RPMn mcnggunakan tarif tunggal dengan formula: RPMT"" TP x TR RPMT TP TR : Retnbusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Tingkat Penggunaan Jasa : Tarif Retribusi 6 Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Asumsi jumlah menara : 232 menara Kunjungan : 2 kali per tahun Tingkat Penggunaan Jasa (TPl : Jumlah kunjungan menara per tahun: 232 x 2 kali • 466 kunjungan Dalam I hari, 1 menara yang dikunjungi, maka untuk 466 kunjungan Diperlukan 233 hari kerja dengan 2 Tim ( I Tim terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota). Tarif Retribusi (TR) : No. URAIAN SATUAN HARGA TOTAL SATUAN HARGA I Trans nasi 2 Tim 232 Hari 750.000 348.000.000
Membuka PDF…
Dokumen