DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BAB IV: INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB V: RUANG LINGKUP BAB VI: SISTEMATIKA BAB VII: PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI KABUPATEN BAB VIII: FASILITAS BIDANG INDUSTRI BAB IX: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8).
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8). 4 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 2020-2040

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH PEMBANGUNAN INDUSTRI BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB V : PENUTUP 9

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7.Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
11.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 5
12.Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
13.Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99.
14.Industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,00.
15.Industri Aneka adalah industri yang tujuannya menghasilkan bermacam- macam barang kebutuhan hidup sehari-hari.
16.IKMA adalah Industri Kecil Menengah dan Aneka.
17.Industri Hulu adalah industri yang hanya mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
18.Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah suatu bentang alam yang terdiri dari beberapa daerah dengan potensi sebagai tempat tumbuh dan berkembangya kegiatan industri serta mempunyai keterkaitan ekonomi yang sifatnya dinamis karena mendapat dukungan dari sistem perhubungan yang baik.
19.Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana tata Ruang dan Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
21.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
22.Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
23.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah. 6
24.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
25.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
26.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
27.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
28.Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
29.Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
30.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
31.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
32.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
33.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah.
34.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adaalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
35.Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di daerah. 7

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPIKdiselenggarakan berdasarkan azas:

a.Kepentingan Nasional;
b.Kepentingan Daerah;
c.Keadilan;
d.Kemanfaatan;
e.Kepastian Hukum;
f.Demokrasi Ekonomi;
g.Kepastian Berusaha;
h.Pemeratan Persebaran;
i.Persaingan Usaha Yang Sehat; dan
j.Keterkaitan Industri.

Pasal 3

Maksud RPIK sebagai pedoman Pembangunan Industri di Daerah;

Pasal 4

Tujuan RPIK :

a.memberikan landasan Hukum dan Pedoman RPIK Daerah;
b.memberikan gambaran dan arah RPIK daerah;
c.mengembangkan Potensi pertumbuhan Sektor Industri;
d.memperkuat rantai pasok produk Industri Unggulan antar Kecamatan; dan
e.meningkatkan Kehidupan masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 5

(1)RPIK mengacu pada:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah.
(2)RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut: 8

a.nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
b.nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
c.ketersedian dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
d.aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
e.dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
f.dukungan sumber daya manusia;
g.prestise daerah;
h.kesiapan dan kesedian masyarakat;
i.kesiapan dan kesedian pemerintah; serta
j.kesiapan dan kesedian pelaku usaha.

Pasal 7

(1)Industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan, adalah antara lain:
1. a.industri hasil pertanian;
2. b.industri hasil kehutanan;
3. c.industri hasil perikanan dan kelautan;
4. d.industri pertambangan;
5. e.industri logam; dan
6. f.industri aneka
(2)jenis industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam RPIK
(3)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.sistematika RPIK
b.pembangunan sistem informasi industri kabupaten;
c.fasilitas bidang industri;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pengawasan dan pengendalian

BAB VI

SISTEMATIKA

Pasal 9

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi industri kabupaten;
(2)Pembangunan sistim informasi industri kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII

FASILITAS BIDANG INDUSTRI

Pasal 11

(1)Pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri;
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.perusahaan industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka peningkatan daya saing industri;
2. b.perusahaan industri kecil, industri menengah dan industri besar yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib; dan
3. c.perusahaan industri kecil, industri menengah dan industri besar yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…