DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap: a. pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; b. pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga; dan c. yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah. Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari: a. hasil pemeriksaan aparat pegawasan fungsional; b. tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung; d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban; e. media massa dan/atau media elektronik; dan f. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara tertulis.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Bone.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9.Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi umum daerah.
13.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15.Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya di dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17.Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah. 4
18.Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bone.
19.Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
20.Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah.
21.Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah.
22.Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah.
23.Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

a.pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
b.pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga; dan
c.yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

BAB III

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

a.hasil pemeriksaan aparat pegawasan fungsional;
b.tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
c.hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
d.hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
e.media massa dan/atau media elektronik; dan
f.pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara tertulis.

Pasal 4

(1)Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui. 5
(2)Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 5

Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/dugaan, terjadinya kerugian Daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1)Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) segera menugaskan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
(2)Aparat pengawasan fungsional setelah melakukan pemeriksaan/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindak lanjuti.
(3)Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/ peringatan dan penuntutan/ penyelesaian ganti kerugian Daerah.
(4)Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
(5)Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak Lanjut yang masing–masing ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal 7

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

(1)Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
(2)Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah. 6

Pasal 9

(1)Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud.
(2)Jika Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
(3)Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
(4)Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
(2)Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…