DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air. (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone.
6.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9.Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
10.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
11.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
13.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
14.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
15.Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
16.Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
17.Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
18.Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
19.Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
20.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
21.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
22.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
23.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
24.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
25.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
26.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
27.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
31.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
32.Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
33.Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
34.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
35.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
36.Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
37.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
38.Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 – 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 – 5.000 μ S/cm atau telah terjadi amblesan tanah.
39.Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
40.Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
41.Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
42.Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
43.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air tanah adalah:

a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
c.tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
d.tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
(2)Hak atas air tanah adalah hak guna air.

Pasal 6

(1)Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
(2)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 7

(1)Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan.
(2)Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
1. a.cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
2. b.ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab Bupati meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah pada tingkat kabupaten;
2. b.menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
3. c.menetapkan rencana pengelolaan air tanah;
4. d.mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
5. e.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
6. f.menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1 : 50.000;
7. g.mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
8. h.memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah;
9. i.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah;
10. j.menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah;
11. k.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah; dan
12. l.melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah.
(3)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 9

(1)Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
(2)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
3. c.sebaran cekungan air tanah;
4. d.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
5. e.geometri dan karakteristik akuifer ;
6. f.neraca dan potensi air tanah;
7. g.perencanaan pengelolaan air tanah;
8. h.pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
9. i.upaya konservasi air tanah.
(4)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
(5)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
(2)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
(3)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(4)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
1. a.zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
2. b.zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
(5)Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…