DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BAB IV TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BAB V PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bone
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone
6.Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan usaha, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10.Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
11.Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
12.Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
13.Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
14.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
15.Tingkat pelayanan lalu lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kecepatan dan keselamatan.
16.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
17.Jalan adalah Jalan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18.Dokumen andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
19.Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
20.Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
21.Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap rencana kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan:
  1. 1.sekolah atau universitas; dan
  2. 2.lembaga kursus.
5. e.fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama; dan
  3. 3.bank.
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
11. k.bengkel kendaraan bermotor;
12. l.pencucian mobil; dan/atau
13. m.bangunan lainnya.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; dan/atau
5. e.permukiman lainnya.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum;
8. h.jalan layang (flyover);
9. i.lintas bawah (under pass);
10. j.terowongan (tunnel); dan/atau
11. k.infrastruktur lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; dan/atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, serta teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2)Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
4. d.tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(3)Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB V

PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3)Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk partisipasi pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan lain-lain yang sah.
(5)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
2. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati.
(2)Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…