DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 247

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Jenis produk hukum daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Peraturan DPRD; e. Keputusan Bupati; f. Keputusan DPRD; g. Keputusan Pimpinan DPRD; h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan i. Peraturan Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dengan peraturan perundang-undangan nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah;

b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dengan peraturan perundang-undangan nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dengan peraturan perundang-undangan nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. 5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Gubernur adalah gubernur Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bone.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
7.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8.Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
12.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
13.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang atau pejabat dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bone.
14.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbupa dalah peraturan yang dibuat oleh Bupati Bone dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi Daerah.
18.Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati atas dasar kerjasama saling menguntungkan.
19.Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh BupatiBone yang bersifat konkrit, individual dan final dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyenggaraan otonomi daerah.
20.Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat Keputusan BK DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone.
21.Instruksi Bupati adalah perintah Bupati yang dibuat secara tertulis kepada SKPD dan/atau perangkat daerah lainnya untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Bupati. 4
22.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
23.Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas kesepakatan bersama BPD.
24.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati, serta pengkajian dan penilaian Bupati terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
25.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
26.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa dan Berita Desa.
27.Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
28.Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
29.Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
30.Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Perdes.
31.Tambahan Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Perdes.
32.Berita Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Desa.
33.Hari adalah hari kerja.

BAB II

........................................

Pasal 2

(1)Asas pembentukan produk hukum daerah, meliputi:
1. a.asas kejelasan tujuan;
2. b.asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
3. c.asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. d.asas dapat dilaksanakan;
5. e.asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.asas kejelasan rumusan; dan
7. g.asas keterbukaan.
(2)Asas penyusunan materi muatan produk hukum daerah, meliputi:
1. a.asas pengayoman;
2. b.asas kemanusiaan;
3. c.asas kebangsaan;
4. d.asas kekeluargaan;
5. e.asas kenusantaraan;
6. f.asas bhineka tunggal ika;
7. g.asas keadilan;
8. h.asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.asas ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(3)Selain asas pembentukan dan asas penyusunan materi muatan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu memperhatikan asas-asas hukum lainnya. 5

Pasal 3

Pembentukan produk hukum daerah bertujuan:

a.sebagai pedoman dan landasan pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga dan pejabat yang berwenang membentuk produk hukum daerah;
b.sebagai sistem pembentukan produk hukum daerah yang merupakan bagian integral dari sistem Peraturan Perundang-undangan nasional; dan
c.untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang- undangan yang baik.

BAB III

JENIS, SIFAT, HIERARKI DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

(1)Jenis produk hukum daerah terdiri atas:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Bupati;
3. c.Peraturan Bersama Bupati;
4. d.Peraturan DPRD;
5. e.Keputusan Bupati;
6. f.Keputusan DPRD;
7. g.Keputusan Pimpinan DPRD;
8. h.Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
9. i.Peraturan Desa.
(2)Jenis produk hukum daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Instruksi Bupati, Keputusan SKPD dan Peraturan Kepala Desa, diakui keberadaannya sebagai produk hukum daerah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(3)Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan sebagai Peraturan Perundang-undangan daerah sepanjang substansinya bersifat mengatur.

Pasal 5

(1)Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i bersifat pengaturan.
(2)Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, bersifat penetapan.

Pasal 6

(1)Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i bersifat hierarkis.
(2)Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g, tidak boleh bertentangan dengan produk hukum daerah yang lebih tinggi dan bersifat hierarkis. 6
(3)Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, bersifat independen dan tidak boleh diganggu gugat.

Pasal 7

(1)Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. b.menampung kondisi khusus daerah;
3. c.perintah atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat; dan
4. d.sanksi hukum.
(2)Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
1. a.sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.sanksi pidana berkualifikasi pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
3. c.sanksi perdata berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3)Selain sanksi pidana dan sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dan huruf c, Perda dapat memuat ancaman pidana dan/atau perdata sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
(4)Perda dapat memuat sanksi hukum alternatif berupa perintah kerja sosial yang mampu mengembalikan rasa keadilan masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi hukum alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a.pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut atas Perda;
b.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; atau
c.seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a.seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya; atau
c.perintah atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat. 7

Pasal 10

(1)Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Tata Tertib DPRD;
2. b.Kode Etik DPRD;
3. c.Tata Beracara BK DPRD; dan
4. d.Peraturan lain atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
(2)Materi muatan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
(3)Materi muatan Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(4)Materi muatan Tata Beracara BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, memuat tata cara pengaduan, persidangan, verifikasi, pengajuan alat bukti, pembelaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan.
(5)Materi muatan Peraturan DPRD lainnya disesuaikan dengan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
(6)Materi muatan Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Isi peraturan

Teks247PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

........................................

Pasal 2

Pasal 3

JENIS, SIFAT, HIERARKI DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

........................................

Pasal 2

Pasal 3

JENIS, SIFAT, HIERARKI DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011