DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk: a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman; b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup; dan c. melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentraman masyarakat. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (H 1926 Nomor 226 sebagaiman Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 d Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara Republik In Undang-Undang Nomor 7 Ta Perjudian (Lembaran Negara 1974 Nomor 54, Tambahan Indonesia Nomor 3040); Undang-Undang Nomor 11 T (Lembaran Negara Republik 65, Tambahan Lembaran Nomor 3046); PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 RAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; etertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan ang-undangan dengan kan nilai budaya yang hidup dalam untuk melindung hak setiap manusia tersebut, perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam arakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka n umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun a telah diubah terakhir dengan dan 450; 29 Tahun 1959 tentan ah Tingkat II di Sulawesi un 1959 Nomor 74, Tambahan ndonesia Nomor 1822); ahun 1974 tentang Penertiban a Republik Indonesia Tahun an Lembaran Negara Republik Tahun 1974 tentang Pengairan Indonesia Tahun 1974 Nomo Negara Republik Indonesia bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan ketentraman wajib harus dilaksanakan dan ketentuan dengan budaya yang hidup dalam untuk melindung hak setiap manusia tersebut, m t dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bagaimana dimaksud dan huruf c, perlu menetapkan dan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik un an ng Tingkat II di Sulawesi an an un lik an or ia 2

6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
19.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
27.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
30.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
31.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
32.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 5
41.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
43.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
44.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 6);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 );
48.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM 6

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bone.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bone yang bertugas untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
9.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bone.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
11.Aparat Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut Aparat Penegakan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
15.Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang menduduki jabatan sebagai pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16.Tim Razia Gabungan adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
17.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
19.Ketentraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis.
20.Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat adalah segala upaya dalam mewujudkan situasi yang kondusif sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur. 7
21.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
22.Angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
23.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur- unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
25.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan cara mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26.Tempat umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
27.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
28.Saluran Air adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
29.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
30.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
31.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain.
32.Sosial adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aktifitas dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan.
33.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
34.Perparkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
35.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8
36.Penindakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
37.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi:

a.kedudukan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut kewenangan Daerah Otonom;
b.tertib pelaksanaan aktifitas dalam segala aspek kehidupan, meliputi:
1. 1.tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran;
2. 2.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
3. 3.tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai;
4. 4.tertib bangunan;
5. 5.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
6. 6.tertib lingkungan;
7. 7.tertib sosial;
8. 8.tertib tempat hiburan dan keramaian;
9. 9.tertib ketenagakerjaan; dan
10. 10.tertib kesehatan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berasaskan:
1. a.ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.keadilan;
3. c.kemanusian;
4. d.kepentingan umum;
5. e.manfaat;
6. f.ketertiban dan kepastian hukum;
7. g.keserasian dan keseimbangan;
8. h.kelestarian dan keberlanjutan;
9. i.ekoregion;
10. j.pencemar membayar; dan
11. k.kearifan lokal;
(2)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap setiap aktifitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(3)Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.
1. a.menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
2. b.menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Bone Beradat; 9

BAB IV

KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
1. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
2. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dan berkepastian hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk:

a.merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman;
b.mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup; dan
c.melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk:

a.menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitasnya;
b.mencegah terjadinya gangguan dan bahaya yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
c.melaksanakan, tunduk dan taat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB VI

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN PERPARKIRAN

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ruang lalu lintas Jalan;
2. b.trotoar;
3. c.bahu jalan;
4. d.tempat penyeberangan jalan;
5. e.halte;
6. f.jalur hijau jalan; dan
7. g.perparkiran. 10
(3)Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
1. a.jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan;
2. b.trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki;
3. c.bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian dan tempat parkir, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan/menurunkan barang dan/atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar;
4. d.tempat penyeberangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyeberangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan kesisi jalan sebelahnya dengan menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross;
5. e.halte dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera;
6. f.jalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan; dan
7. g.perparkiran dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti ditepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(4)Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
2. b.menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan- jalan tertentu yang rawan kemacetan;
3. c.menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu; dan
4. d.membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perparkiran, membangun jembatan penyeberangan atau zebra cross serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau Halte.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan.
(2)Dalam hal belum tersedia fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan atau zebra cross sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, pejalan kaki berhak memilih tempat yang aman untuk berjalan atau menyeberangi jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(3)Dalam hal belum tersedia sarana halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, pengemudi dan/atau penumpang atau calon penumpang berhak memilih tempat yang aman untuk naik/menaikkan atau turun/menurunkan penumpang dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan di jalan, diantaranya:

a.mempergunakan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
b.memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 11
c.meletakkan, dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa izin Bupati atau instansi yang berwenang, kecuali yang tidak dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.membuat kegiatan atau acara, dan memasang baruga atau semacamnya, kecuali atas izin Bupati atau instansi yang berwenang dan tidak menggunakan seluruh ruas jalan;
e.mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu- rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
f.berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan;
g.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
h.menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di Halte;
i.melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan/atau pengguna jalan;
j.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu jalan, dan pagar pengaman jalan; dan
k.membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus.

Pasal 10

(1)Setiap pengemudi angkutan jalan dan pengendara motor roda 2 (dua) dilarang melakukan perbuatan :
1. a.mengangkut barang dengan menggunakan mobil atau truk tanpa menutup bak yang terbuka;
2. b.mengangkut dan/atau membawa bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar minyak;
3. c.mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara keras atau bising pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
4. d.mengopersikan kedaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
(2)Setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah di dalam dan keluar kendaraan.
(3)Setiap penumpang dan orang dilarang merokok, mengamen dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum.

Pasal 11

(1)Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, dilaksanakan oleh Petugas Parkir yang di tetapkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang berwenang.
(2)Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
1. a.berpakaian Petugas Parkir pada saat bertugas; dan
2. b.merobek dan memberikan karci parkir kepada pengguna jasa perparkiran.
(3)Petugas Parkir dan/atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 12

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…