DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik 2. Badan Lingkungan Hidup Daerah 3. Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 7. Kantor Pengelolah Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8. Inspektorat Daerah 9. Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Kantor Pemadam Kebakaran 13. Kantor Ketahanan Pangan 14. Satuan Polisi Pamong Praja 15. Kantor Promosi dan Penanaman Modal 16. Kantor Penelitian dan Pengembangan 17. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga yang mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1);
b.Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
c.Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik
2.Badan Lingkungan Hidup Daerah
3.Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE
4.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat
7.Kantor Pengelolah Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
8.Inspektorat Daerah
9.Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru
10.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
11.Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.Kantor Pemadam Kebakaran
13.Kantor Ketahanan Pangan
14.Satuan Polisi Pamong Praja
15.Kantor Promosi dan Penanaman Modal
16.Kantor Penelitian dan Pengembangan
17.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
2.Bab IV Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Sarana; dan
  3. 3.Sub Bagian Penyusunan Program.
3. c.Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan.
4. d.Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Bina Kesertaan KB; dan
  2. 2.Sub Bidang Bina Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
5. e.Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
  2. 2.Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
6. f.Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan; dan
  2. 2.Sub Bidang Data dan Informasi.
7. g.Unit Pelaksana Teknis
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1.Pejabat struktural Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilakukan pengangkatan/pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal BUPATI BONE, A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 14 No. Reg.12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE I. UMUM Dengan ditetapkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya pasal 54 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada pasal 17 A ayat (2) diamanatkan BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Provinsi dan BKKBD Kabupaten/Kota. Selain itu telah diterbitkan pula Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Selatan dimana di point kedua ditetapkan agar Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Bone segera melakukan perubahan struktur organisasi dan menyesuaikan nama bidang yang telah ada selama ini. Berdasarkan uraian singkat di atas maka Pemerintah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BONE BUPATI BONE, A. FAHSAR M. FADJALANGI SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL U P T BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANG PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB SUB BIDANG BINA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK BIDANG KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG BINA KETAHANAN KELUARGA SUB BIDANG BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI SUB BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009