(1)Susunan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:
a.Kepala Badan
b.Sekretariat terdiri dari:
1.Sub Bagian Tata Usaha;
2.Sub Bagian Keuangan dan Sarana; dan
3.Sub Bagian Penyusunan Program.
c.Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:
1.Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
2.Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Dampak Kependudukan.
d.Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
1.Sub Bidang Bina Kesertaan KB; dan
2.Sub Bidang Bina Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
e.Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
1.Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
2.Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
f.Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi terdiri dari:
1.Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan; dan
2.Sub Bidang Data dan Informasi.
g.Unit Pelaksana Teknis
h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
1.Pejabat struktural Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilakukan pengangkatan/pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal BUPATI BONE, A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 14 No. Reg.12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE I. UMUM Dengan ditetapkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya pasal 54 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada pasal 17 A ayat (2) diamanatkan BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Provinsi dan BKKBD Kabupaten/Kota. Selain itu telah diterbitkan pula Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Selatan dimana di point kedua ditetapkan agar Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Bone segera melakukan perubahan struktur organisasi dan menyesuaikan nama bidang yang telah ada selama ini. Berdasarkan uraian singkat di atas maka Pemerintah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. II. PASAL DEMI PASAL