DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. (1) Fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. 3
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan Kepala Desa dalam bentuk peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan mendapatkan kesepakatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
13.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
14.Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15.Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman fikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.
16.Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
17.Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, menetapkan dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
18.Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.
19.Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
20.Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
21.Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang selanjutnya disingkat calon terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara sah terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
22.Penjaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penjaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat. 4
23.Penyaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penyaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon dan ujian penyaringan bakal calon sebagai dasar untuk menetapkan menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
24.Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara peserta musyawarah Desa untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dikehendaki dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. yang dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pasal 3

(1)Fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
(2)Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 4

(1)Tugas dan wewenang BPD meliputi:
1. a.membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
2. b.memberikan kesepakatan bersama pada penetapan Peraturan Desa;
3. c.membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Musyawarah Desa;
4. d.menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Desa;
5. e.menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian Anggota BPD;
6. f.menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
7. g.menetapkan keputusan BPD;
8. h.menetapkan peserta musyawarah Desa; dan
9. i.melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. 5

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan dalam forum musyawarah Desa.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan keterwakilan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Masa keanggotaan BPD dalam 1 (satu) periode paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru.
(2)Anggota BPD yang berakhir masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3)Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya terhitung 1 (satu) periode.

BAB IV

PIMPINAN

Pasal 7

(1)Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 8

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

a.memimpin musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk mengambil keputusan;
b.memimpin pelaksanaan musyawarah Desa;
c.menyusun recana kerja BPD;
d.menjadi juru bicara BPD;
e.melaksanakan dan memasyarakatkan putusan BPD; 6
f.mewakili BPD untuk melakukan kosultasi, koordinasi dan menghadiri undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD; dan
g.mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

BPD berhak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c.mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan
d.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.

Pasal 10

Anggota dan pimpinan BPD berhak:

a.mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dari APBDesa;
f.mendapatkan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 11

Anggota dan pimpinan BPD berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. 7

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…