DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBENTUKAN DESA BAB V PENGHAPUSAN DESA BAB VI PERUBAHAN STATUS DESA BAB VII PENETAPAN DESA BAB VIII NAMA DAN WILAYAH DESA BAB IX PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN BAB X PENGATURAN KEKAYAAN DESA DAN KELURAHAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PERUBAHAN STATUS DESA DAN PENETAPAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 3 negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Bupati adalah Bupati Bone.
7.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
10.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah.
11.Lurah adalah kepala Kelurahan.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
13.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
14.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
20.Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21.Desa Persiapan adalah Desa baru yang direncanakan dalam wilayah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai hasil pemekaran atau pembentukan Desa gabungan yang akan ditingkatkan menjadi Desa definitif.
22.Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan. 4
23.Penataan Desa adalah pengaturan terhadap wilayah dan status Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya dapat berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status Desa dan penetapan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 ( satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
25.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan yang disebabkan oleh bencana alam, kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis, serta hilangnya nama Desa karena bergabung membentuk Desa baru.
26.Penggabungan Desa adalah penyatuan wilayan-wilayah Desa yang bersandingan, atau 2 (dua) Desa atau lebih bergabung membentuk 1 (satu) atau lebih Desa baru.
27.Perubahan status Desa adalah tindakan merubahan terhadap status desa yang sudah ada menjadi Kelurahan atau sebaliknya sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28.Penetapan Desa adalah penetapan Desa yang telah memiliki kode Desa berdasarkan hasil impentarisasi, maupun Desa baru yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
30.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa dilaksanakan dengan berasaskan pada: a . rekognisi;
1. b.subsidiaritas;
2. c.keberagaman;
3. d.kebersamaan;
4. e.kegotongroyongan;
5. f.kekeluargaan;
6. g.musyawarah;
7. h.demokrasi;
8. i.kemandirian;
9. j.partisipasi;
10. k.kesetaraan;
11. l.pemberdayaan; dan
12. m.keberlanjutan.
(2)Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum dalam melaksanakan penataan Desa baik dalam bentuk Pembentukan Desa, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa. 5
(3)Pelaksanaan pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa, meliputi:

a.penataan Desa yang pelaksanaannya dapat berupa: 1) pembentukan Desa; 2) penghapusan Desa; 3) perubahan status Desa; dan 4) penetapan Desa.
b.prakarsa pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa;
c.partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa; dan
d.syarat dan tata cara pelaksanaan pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa serta penanganan terhadap akibat yang ditimbulkannya.

BAB IV

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa dilaksanakan dengan prakarsa Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan:
1. a.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya; dan
2. b.aspirasi masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(3)Pelaksanaan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan. 6

Pasal 5

( 1 ) Syarat pembentukan Desa, terdiri dari:

a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya;
b.jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa dengan cara pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Desa.
(3)Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(4)Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan pemekaran Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan pengkajian dan/atau verifikasi terhadap persyaratan pembentukan Desa persiapan. 7
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
(3)Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(4)Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak maka Bupati membentuk Desa persiapan

Pasal 8

(1)Pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
(2)Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Desa pada masing-masing Desa yang bergabung.
(3)Kesepakatan yang dihasilkan masing-masing Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai keputusan bersama dalam rapat gabungan BPD dari masing-masing Desa yang bergabung.
(4)Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh para Ketua BPD atau yang mewakili dan para kepala Desa yang wilayahnya bergabung.
(5)Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
1. a.penghapusan nama Desa yang digabung;
2. b.nama Desa yang baru;
3. c.penetapan batas Desa;
4. d.pembagian wilayah Desa;
5. e.pengaturan sarana dan prasarana Desa;
6. f.pengaturan kekayaan Desa;
7. g.pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
8. h.pembiayaan Desa persiapan.
(6)Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan pembentukan Desa baru dengan cara penggabungan kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan:
1. a.kesepakatan berdasarkan hasil Musyawarah Desa setiap Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.kesepakatan bersama BPD masing-masing Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 8

Pasal 9

Ketentuan mengenai proses pembentukan Desa dengan cara pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 10

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan menyertakan dokumen:
1. a.berkas usulan pembentukan Desa dari Desa;
2. b.keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan; dan
3. c.hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan.
(3)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan sebagai bagian dari kode Desa induk.
(4)Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya sebagai Desa persiapan.
(6)Desa induk wajib membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama berstatus Desa persiapan.

Pasal 11

(1)Penjabat Kepala Desa persiapan diangkat dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari unsur pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(3)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya pada akhir masa tugasnya. 9

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…