DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan billyar dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap, spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan filmditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik dan tari dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen); c. kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar5 % (lima belas persen); d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen); e. diskotikdan klub malam sebesar 20 % (dua puluh persen); f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10 % (sepuluh persen); g. permainan bilyard dan bowlingsebesar 10 % (sepuluh persen); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen); i. panti pijat, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen); j. pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga sebesar 15 % (lima belas persen); k. khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen); 1. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen]; dan m. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10 % (sepuluh persen]

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu diadakan penyesuaian tarif Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu diadakan penyesuaian tarif Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu diadakan penyesuaian tarif Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanHak dan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 91Tahun 2010 tentangJenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1)diubah sebagai berikut:
16. 1.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(2)Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan billyar dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap, spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan filmditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik dan tari dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);
3. c.kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar5 % (lima belas persen);
4. d.pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. e.diskotikdan klub malam sebesar 20 % (dua puluh persen);
6. f.sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10 % (sepuluh persen);
7. g.permainan bilyard dan bowlingsebesar 10 % (sepuluh persen);
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen);
9. i.panti pijat, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen);
10. j.pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga sebesar 15 % (lima belas persen);
11. k.khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen); Diundangkan di watampone pada tanggal 14 Mei 2014 Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Bone.. Pasal II

Pasal 46

( 1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:

a.untuk NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebasar 0, 12 % (nol koma dua belas persen); dan
b.untuk NJOP Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) atau lebih ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen]. ·
1. 3.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 1.karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen]; dan
m.refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10 % (sepuluh persen].

(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. ,..4_ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan didalamnya agar pemungutan Pajak tersebut bias efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bone. Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum yang harus semakinbaik, maka Pemerintah Kabupaten Bone secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususny Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. II.PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2

Pasal 32

Ayat(1) huruf h Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain permainan yang menggunakan mesin keping (coin game machine), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin music dan sadan yang sejenisnya. Pasal II Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…