DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengangkatan dan Pemberhenttian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengangkatan dan Pemberhenttian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengangkatan dan Pemberhenttian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengangkatan dan Pemberhenttian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
12.Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan lowong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan.
13.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia P3D adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
14.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
16.Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari penduduk desa setempat.
17.Ujian penyaringan bakal calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia P3D secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Perangkat Desa yang memiliki mengetahui, wawasan dan keterampilan kepemimpinan yang layak sebagai Perangkat Desa.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah penugasannya, kecuali tidak terdapat pada wilayah yang bersangkutan, dapat mengambil dari wilayah lain yang kediamannya berdekatan dengan wilayah penugasan.
(3)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Panitia P3D dibentuk oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan.
(2)Pembentukan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong.
(3)Keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
(4)Susunan keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
(5)Jumlah Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
(6)Apabila Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Tugas dan kewenangan Panitia P3D terdiri dari:
1. a.melaksanakan tahapan pelaksanaan pengangkatan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa;
3. c.melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
4. d.membuka dan menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
5. e.melaksanakan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
6. f.melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa; dan
7. g.menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian.
(2)Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dan Kepala Desa berkewajiban memberikan bimbingan kepada Panitia P3D.

BAB IV

SYARAT CALON PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan yakni:
1. a.warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
5. e.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.sehat jasmani dan rohani serta terbukti tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
7. g.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian;
8. h.berbadan sehat dan bebas narkoba;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
11. k.mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
(2)Bagi PNS, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan haknya sebagai PNS apabila terpilih menjadi Perangkat Desa.
(4)Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin cuti dan mengundurkan diri apabila terpilih.

BAB V

PROSES PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D dengan mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pembentukan Panitia P3D.
(2)Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia P3D dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(3)Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling banyak 1 (satu) kali.
(4)Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari atas persetujuan kepala Desa dan dibuatkan dalam bentuk berita acara.
(5)Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi jabatan Perangkat Desa yang lowong maka proses tetap dilanjutkan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia P3D pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000,00. (enam ribu rupiah).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4)Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 11

(1)Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
(2)Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara langsung oleh bakal calon atau melalui kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…