DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BAB VI PENDAYAGUNAAN ASET DESA BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembangunan Desa merupakan upaya Pemerintah desa untuk memenuhi sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa;
b.bahwa untuk melaksanakan efektif dan efisien maka perlu disusun perencanaan pembangunan Desa secara sistematis, terprogram, terarah, terpadu, menyeluruh dan partisipatif dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
c.bahwa penyusunan perencanaan pembang senantiasa mengsinkronisasikan dengan aset Desa yang dimiliki sebagai kekayaan Desa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Aset Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 tahun Sistem Perencanaan Pemb (Lembaran Negara Republik Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor Perimbangan Keuangan Dan Pemerintahan D Tambahan Lembaran N Nomor 4438); PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa Pembangunan Desa merupakan upaya Pemerintah desa untuk memenuhi sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa; bahwa untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien maka perlu disusun perencanaan pembangunan Desa secara sistematis, terprogram, terarah, terpadu, menyeluruh dan partisipatif dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah; bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Desa senantiasa mengsinkronisasikan dengan aset Desa yang dimiliki sebagai kekayaan Desa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu an Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Aset Desa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik mor 25 tahun 2004 tentang istem Perencanaan Pembangunan Nasional egara Republik Indonesia Tahun 2004 bahan Lembaran Negara Republik r 33 Tahun 2004 tentang ngan Antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia bahwa Pembangunan Desa merupakan upaya Pemerintah desa untuk memenuhi sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pembangunan secara efektif dan efisien maka perlu disusun perencanaan pembangunan Desa secara sistematis, terprogram, terarah, terpadu, menyeluruh dan partisipatif dengan unan Desa senantiasa mengsinkronisasikan dengan aset Desa yang dimiliki sebagai kekayaan Desa dalam rangka bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu an Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Aset Desa; Undang Dasar Negara Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik ngunan Nasional publik (Lembaran Negara ahun 2004 Nomor 126, ndonesia 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 09);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
8.Bupati adalah Bupati Bone.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 5
21.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dalam wilayah Kabupaten Bone.
22.Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
23.Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi desa.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26.Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
28.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dilaksanakan dengan berasaskan pada:
1. a.kepentingan umum;
2. b.kepastian hukum;
3. c.akuntabilitas;
4. d.partisipatif;
5. e.fungsional;
6. f.keterbukaan;
7. g.efektivitas;
8. h.efisiensi;
9. i.kesetaraan gender;
10. j.kemitraan;
11. k.keadilan; dan
12. l.keberlanjutan.
(2)Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kemandirian Desa dan kesejahteraan masyarakat. 6
(3)Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang pembangunan dan pendayagunaan aset Desa meliputi:

a.penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangan pemerintah Desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.pengaturan pelaksanaan Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dalam mendukung pembangunan Desa;
c.pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa;
d.partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; dan
a.tata cara pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aset Desa.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara berjangka, meliputi:
1. a.RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. b.RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa.
(4)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDesa.
(5)RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan Desa. 7

Pasal 5

(1)RPJM Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa, prioritas program dan kegiatan Daerah.
(3)Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Camat untuk kepentingan Desa dalam wilayahnya.

Pasal 6

(1)RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Materi muatan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui kegiatan yang meliputi:
1. a.pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. b.penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.pengkajian keadaan Desa;
4. d.penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. e.penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. f.penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembang Desa; dan
7. g.penetapan RPJM Desa.

Pasal 7

(1)Kepala Desa membentuk dan menetapkan tim penyusun RPJM Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.kepala Desa selaku pembina;
2. b.sekretaris Desa selaku ketua;
3. c.ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, diantaranya terdapat unsur perempuan. 8
(4)Tugas Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
2. b.melakukan pengkajian terhadap keadaan Desa;
3. c.menyusun rancangan RPJM Desa; dan
4. d.menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

Pasal 8

(1)Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a.
(2)Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa.
(3)Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
(4)Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. c.rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
4. d.rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
5. e.rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 9

(1)Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa dengan melakukan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyelarasan data Desa;
2. b.penggalian gagasan masyarakat; dan
3. c.penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(2)Hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan kepada Kepala Desa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:
1. a.data Desa yang sudah diselaraskan;
2. b.data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
3. c.data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. d.rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
(4)Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada BPD untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan Desa dalam musyawarah Desa. 9

Pasal 10

(1)Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
2. b.pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
(2)Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
(3)Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran pada laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(4)Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…