DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination1965 atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang memiliki kewenangan dibidang urusan administrasi kependudukan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunansektor lain.
7.Warga Negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9.Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal secara sah di Wilayah Kabupaten Bone.
11.Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
12.Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
13.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
16.Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
18.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Bone.
19.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat kecamatan sebagai pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dan Administrasi kependudukan yang akan dibentuk dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
20.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayananpendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21.Data kependudukan adalah data perseorang dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24.Nomor Induk Kependudukanadalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
27.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
28.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat meliputi Kepala Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
29.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
30.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
31.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dengan ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
32.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35.Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturang perundang-undangan.
36.Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
37.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
38.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42.Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
47.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
48.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang di simpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di daerah domisilinya.
50.Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain dokumen kependudukan.
51.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara kabupaten yang menghimpun data kependudukan Dinas.
53.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54.Pengguna Data Pribadi adalah instansi Pemerintah dan instansi swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)UnitPelaksana TeknisDinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pelayanan pencatatn sipil.
(2)Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.lahir mati;
4. d.perkawinan;
5. e.perceraian;
6. f.pengakuan anak;
7. g.pengesahan anak;
8. h.pengangkatan anak;
9. i.perubahan nama;
10. j.perubahan status kewarganegaraan;
11. k.pembatalan perkawinan;
12. l.pembatalan perceraian; dan
13. m.peristiwa penting lainya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan BAB IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Pasal 15 dan Bagian keempat Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 15

(1)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(2)Kartu Tanda Penduduk Elektronik diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
(3)Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik wajib membawa pada saat bepergian.
(4)Ketentuan lebih lanjut Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1)Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi terkait.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata cara perubahan alamat pada Dokumen Pendaftaran Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 31 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Setiap peristiwa penting dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan mengikuti domisili penduduk.

5.Bagian Kedua Paragraf 1, Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf b dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
(2)Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia;
2. b.dihapus;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk orangasing;
4. d.dihapus;
5. e.orang asing memegang izin kunjungan; dan
6. f.anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal- usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(5)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
(6)Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3) dan ayat(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1)Legalisasi foto copy akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Kabupaten Bone dilakukan oleh Kepala Dinas.
(2)Legalisasi foto copy akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat
(1)dapat dilakukan terhadap akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi di luar Kabupaten Bone dengan menunjukan asli dari akta tersebut.
(3)Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 35 ayat (2)dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

(1)Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
(2)Dihapus
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 59 semula hanya Pasal, diubahdanditambahkan menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau keluarganya dapat diterbitkan Kutipan baru.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan kutipan baru dan menarik dan/atau mencabut akta pencatatan sipil.
(3)Persyaratan dan tatacara penggantian akta pencatatan sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(2)Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(3)Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berlaku secara nasional.
(4)Dihapus.
(5)Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik wajib membawa pada saat bepergian.
(6)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk elektronik.

10.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…