DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari : a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal yang menjangkau seluruh wilayah Daerah. b. memberi pelayanan informasi yang berorientasi pada : 1. peningkatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara; 2. peningkatan kualitas, kreatifitas, wawasan dan daya saing masyarakat melalui penyiaran;dan 3. pelestarian budaya Daerah sebagai salah-satu khasanah budaya bangsa Indonesia melalui penyiaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan radio sebagai lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi terhadap kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, guna mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyeleng-garaan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
6.Kementerian adalah kementerian Negara Republik Indonesia yanga membidangi Komunikasi dan Informatika.
7.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya di singkat KPID, adalah komisi penyiaran Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Organ adalah suatu struktur atau jabatan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum dalam suatu organisasi atau perkumpulan.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat.
10.Stasiun adalah tempat pengelolaan kegiatan untuk memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio dalam bentuk radiasi electromagnet dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
11.Kepala Stasiun adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat.
12.Unit Kerja adalah satuan kerja LPPL Radio Suara Bone Beradat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk membantu secara teknis Kepala Stasiun. 4
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
14.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
15.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakan dengan perangkat penerima siaran.
16.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
17.Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
18.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dalam dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
19.Radio Suara Bone Beradat yang selanjutnya disingkat Radio SBB adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone.
20.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan batasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dang berkesinam-bungan.
21.Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan Minggu kecuali hari libur nasional dan hari libur cuti bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Daerah Radio Suara Bone Beradat.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 5
(2)LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam wilayah daerah.

BAB III

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Bone Beradat diselenggarakan berdasarkan asas :

a.ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.Kemitraan;
f.Etika
g.ketertiban dan keamanan;
h.keberagaman;
i.kebebasan;
j.kemandirian;
k.tanggungjawab;
l.kearifan lokal ; dan
m.Keterbukaan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan penyiaran, LPPL Radio Suara Bone Beradat, bersifat Independen, Netral, dan Tidak komersial.

Pasal 6

LPPL Radio Suara Bone Beradat bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mewujudkan sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional serta menjaga citra positif bangsa melalui pembangunan dan masyarakat daerah yang mandiri, demokratis, berdaya saing, adil dan sejahtera.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari :

a.menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.
b.memberi pelayanan informasi yang berorientasi pada :
1. 1.peningkatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara;
2. 2.peningkatan kualitas, kreatifitas, wawasan dan daya saing masyarakat melalui penyiaran;dan
3. 3.pelestarian budaya Daerah sebagai salah-satu khasanah budaya bangsa Indonesia melalui penyiaran. 6
c.menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan LPP RRI.
d.menyusun perencanaan dan mengkonsultasikan program komunikasi dan informatika kepada Dinas untuk kepentingan pelaksanaan penyiaran;
e.melaksanakan reportasi baik di dalam maupun di luar Daerah untuk kepentingan penyiaran;
f.menyelenggarakan siaran pengumuman, siaran iklan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penyiaran; dan
h.melakukan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 8

LPPL Radio Suara Bone Beradat memiliki fungsi sebagai :

a.media penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
b.media informasi pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial politik, keamanan dan ketertiban serta hiburan yang sehat dan informasi lain yang berorientasi kepada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib memiliki izin penyeleng-garaan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian melalui KPID.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 10

(1)Susunan organ LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Kepala Stasiun; dan
3. c.Unit Kerja.
(2)Susunan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…