DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bone

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I (Perubahan atas Pasal 3 dan Pasal 4 Perda No. 9 Tahun 2014) PASAL II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuaten Bone nomor 9 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 47 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Lembaran daerah kabupaten Bone Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal daerah Pada Perseroan Terbatas BANK SULSELBAR (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7)
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada Bank Sulselbar.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga Tahun 2018 sebesar Rp 23.106.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Juta Rupiah) melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp 23.106.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Juta Rupiah).

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas BANK SULSELBAR mulai Tahuh Anggaran 2019 dengan besaran minimal Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan Maksimal 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) pertahun dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 10 Oktober 2018 BUPATI BONE, A. FAHSAR M PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM. 3.115.18 TAHUN 2018 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber sunber pembiayaan terutama dari pendapatan asli daerah (PAD) Seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, disisi lain perimbangan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya upaya dalam rangka meningkatakan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Bone. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah dengan memberikan penambahan penyertaan Modal kepada perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatan daya sain sehingga tercipta iklim usaha yang menguntukan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bone. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus di sesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuasn yang ada pemerintah Kabupaten Bone membentuk peraturan Daerah ini. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Perseroan Terbatas Bank SULSELBAR mulai Tahun Anggaran 2019 dengan besaran minimal Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan maksimal 15.000.000.000,00 (Lima belas Milyar Rupiah) pertahun dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Ayat (2) Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…