DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan; b. ketenagakerjaan; c. kesehatan; d. sosial; e. seni, budaya, pariwisata dan olah raga; f. politik; g. hukum; h. aksesibilitas; i. penanggulangan bencana; dan j. keagamaan; k. tempat tinggal yang layak; l. rehabilitas; dan m. hak pendataan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas di daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum dapat terpenuhi secara ideal sehingga untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan haknya perlu ada pengaturan terkait penyandang disabilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3
11.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
13.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.
16.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 22 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20.Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerimtahan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
7.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara Negara dan masyarakat.
8.Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13.Aksesbilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14.Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas. 6
15.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16.Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu instusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
19.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya.
20.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 7
23.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
b.hak otonomi individu;
c.keadilan;
d.inklusif;
e.tanpa diskriminasi;
f.partisipasi penuh;disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
g.kesetaraan;
h.kesamaan hak dan kesempatan;
i.perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
j.penghormatan terhadap adat istiadat budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas. 8

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak Penyandang Disabilitas;
b.ragam disabilitas;
c.hak atas pendidikan;
d.hak atas ketenagakerjaan;
e.hak atas kesehatan;
f.hak atas perlindungan sosial;
g.hak atas seni, budaya, dan olah raga;
h.hak politik;
i.hak atas pemberian dan bantuan pelayanan hukum;
j.aksesibilitas;
k.bantuan sosial;
l.peran serta masyarakat;
m.ketentuan sanksi;
n.pembiayaan; dan
o.komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial;
5. e.seni, budaya, pariwisata dan olah raga;
6. f.politik;
7. g.hukum;
8. h.aksesibilitas;
9. i.penanggulangan bencana; dan
10. j.keagamaan; 9
11. k.tempat tinggal yang layak;
12. l.rehabilitas; dan
13. m.hak pendataan.

Pasal 6

(1)Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ragam disabilitas sebagai berikut:
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan intelektual;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.gangguan motorik dan mobilitas;
8. h.gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
9. i.autis;
10. j.gangguan mental (psikotik);
11. k.epilepsy; dan
12. l.tourette’s syndrome;
(2)Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2)SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3)Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikelompokan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing masing kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati. 10

Pasal 8

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dan/atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.

Pasal 9

(1)Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui penyediaan:
1. a.kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas; dan
2. b.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyediaan:
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
2. b.akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
3. c.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.
4. d.layanan pendidikan dasar dan menengah gratis.
5. e.layanan pendidikan seumur hidup. 11
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…