Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ,.
1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
2.Bupati adalah Bupati Bone.
3.Badan Pendapatan Daerah yang seianjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
I II .I
4.Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahvyang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keu�gan.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - sebesarnya kemakmuran rakyat.
6, Wajib Pajak ada)ah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan perpajakan Daerah.
7.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi klewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
8.Pembukuan adalah suatu proses pencd!atan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi hart.a, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraea dan laperan laba rug;i untuk periode Tahun Pajak tersebut.
9.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
10.Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak ctigunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetaipkan oleh Bupati. ,, ..
14.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. '"
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar •yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan -pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalan surat ketetapan pajak yang menetukan jumlab pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jum1ah kelebihan pembayaran pajak kar�ha jurnlah krecl.it pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusmya tidak terutang.
19.Pene!itian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
20.Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya p.enagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual ban1._ng yang telah disita.
21.Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menhimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
22.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satgu) Tahun kalender, keeuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23.Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, k r b'l w .. b p ·-·· 1 •-·'· · A k id dibid.. ecuau apa na a.JJ a.J= merasusan tJn.,aL Pl iana 1 1 ang perpajakan Daerah.
24.Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat a tau tidak mungkin ditagih lagi. '"
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Reputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat -Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukrul oleh Wajib Pajak.
27.l'utusan Banding adalah putusan Badan Peralihan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28.Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap l'utusan Banding atau l'utusan Gugatan dari Badan Peractilan Pajak.
BAB II PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS Pa&a.12 (I) Bupati dapat menghapus piutang Pajak Daerah.
(2)Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah :
a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.Pajak Parkir;
h.Pajak Air Tanah;
i.Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan;
j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan/atau
k.Pajak Sarang Burung Walet.
,, .I {31 Piutang Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai piutang pajak daerah yang tercantum dalam :
a.SPTPD;
b.SKPD/SPPT;
c.SKPDKB;
d.SKPDKBT;
e.STPD;
f.Surat Keputusan Pembentulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang menyehabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;dan
g.Kesalahan administrasi.
(4)Selain piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (31 menurut data tunggakan dan berdasarkan basil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
(5)Piutang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf j, adalah termasuk piutang PBB-P2 Tahun 2009 - 2013 pelimpahan dari Kementerian Keuangan melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone.
Paoal 3 (I) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
a.Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b.Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c.Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
d.Objek Pajak hilang atau musnah;
e.Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan clibidang perpajakan;
f.Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
g.Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
h.Sebab lain sesuai basil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
I) Duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak Daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk oleh BAPENDA dengan disertai Berita Acara; . ' ,, 2) Subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk BAPENDA dengan didukung_ Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;dan 3) Sebab lain sesuai ketentuan perundang - undangan.
(2)Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap pajak pajak badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
a.Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
b.Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
c.Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ ata:u berdasarkan pertimbangan yang ditet.apkan oleh Menteri Keuangan;
d.Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;dan
e.Sebab lain sesuai hasil penelitian.
BAB III PENATAUSAHAAN Panl4 ( 1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.
(2)Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 terlebih dahulu di masukkan dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
(3)Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAl'I PIUTANG PAJAK DAERAH Paaa!S
(1)Pada setiap akhir tahun, Kepala Sub Bidang yang menangani penagihan pajak menyampaikan usulan penghapusan piutang dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui kepada Bidang Penagihan.
,. . .
(2)Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { ! j, sekurang-kurangnya memuat :
•••
a.Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; ·
b.Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
d.Jenis Pajak Daerah;
e.Tahun Pajak;
f.Jumlah Piutang Pajak Daerah lainnya yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;dan
g.Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.