DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Bone.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tudas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis yang disingkat dengan UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban Kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
8. 8.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. 9.Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
19. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
20. 20.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. 21.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
22. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
23. 23.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
24. 24.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
25. 25.Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
26. 26.Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
27. 27.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
28. 28.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Ajangale dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Amali dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Awangpone dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Barebbo dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Bengo dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Bonto Cani dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Cenrana dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Cina dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Dua Boccoe dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kahu dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Kajuara dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Lamuru dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Lappariaja dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Libureng dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Mare dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Palakka dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Ponre dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Patimpeng dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Salomekko dengan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Sibulue dengan Tipe A;
21. 21.Kecamatan Tanete Riattang dengan Tipe A;
22. 22.Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan Tipe A;
23. 23.Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan Tipe A;
24. 24.Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
25. 25.Kecamatan Tellu Siattinge dengan Tipe A;
26. 26.Kecamatan Tonra dengan Tipe A; dan
27. 27.Kecamatan Ulaweng dengan Tipe A.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 7

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
4. d.melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…