DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2.Maksud dan tujuan 3.Prinsip Operasional perusahaan 4.Penganggaran 5.Penyertaan Modal 6.Jumlah dan Sumber 7.Tata Cara Pencairan 8.Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 9.Ketentuan Peralihan 10.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di mana penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c.bahwa Penyertaan...

c.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk program Pemerintah pusat yang berkelanjutan atas akses air minum sebesar 100% (seratus persen) hingga akhir Tahun 2019 bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk mengurangi kawasan kumuh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6.Peraturan............
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN......... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Program Air Minum adalah program dari pemerintah pusat yang berkelanjutan atas akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 100 persen hingga akhir Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PUDAM.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.meningkatkan kinerja PUDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih;
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
3. c.memberikan pendampingan dana hibah dari pemerintah pusat atau lembaga lain.

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PUDAM diharapkan untuk:

a.menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:
1. 1.transparansi;
2. 2.keadilan;
3. 3.efektif dan efisien;
4. 4.responsilibitas; dan
5. 5.akuntabilitas.
b.meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia.
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial.
d.melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYERTAAN MODAL Pasal 5.....

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan kepada PUDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

BAB VI

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp120.044.494.977,73 (seratus dua puluh miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM sampai pada Bulan Desember 2015 adalah sebesar Rp65.044.494.977,73 (enam puluh lima miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen), terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk barang senilai sebesar Rp7.500.494.977,73 (tujuh miliar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp57.544.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal kepada PUDAM pada:
1. 1.Tahun 2004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. 2.Tahun 2005 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. 3.Tahun 2007 sebesar Rp2.440.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
4. 4.Tahun 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. 5.Tahun 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. 6.Tahun 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. 7.Tahun 2010 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
8. 8.Tahun 2011....
9. 8.Tahun 2011 sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
10. 9.Tahun 2012 sebesar Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. 10.Tahun 2013 sebesar Rp4.165.000.000,00 (empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
12. 11.Tahun 2014 sebesar Rp5.044.000.000,00 (lima miliar empat puluh empat juta rupiah);
13. 12.Tahun 2015 sebesar Rp4.394.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
14. 13.Tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
15. 14.Tahun 2015 sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah).
b.Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM sampai dengan bulan Desember 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
c.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 8

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat bersumber dari:

a.APBN;
b.APBD Provinsi;
c.APBD Kabupaten; dan
d.Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 9

Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Boyolali ke Kas PUDAM.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015