DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Maksud dan Tujuan 2. Penyertaan Modal 3. tata cara Penyertaan modal 4. Pelaksanaan Penyertaan Modal 5. hak dan Kewajiban 6. Deviden

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau BUMD; c.bahwa..........
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.Undang-Undang………
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 14.Peraturan.............
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah............
1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Boyolali dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali.
6.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR BKK sesuai dengan anggaran dasar.
7.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
8.Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan pemerintah provinsi dan Daerah dalam PD BPR BKK.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD BPR BKK.
10.Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
11.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai; dan
d.efisiensi.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.memenuhi modal dasar sesuai kewajiban pemerintah daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK sampai dengan akhir tahun 2020 direncanakan sebesar Rp31.870.000.000,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD BPR BKK sampai dengan akhir tahun 2014 adalah Rp6.870.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
(3)Kekurangan kebutuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) akan dipenuhi selama tahun 2015 – 2020 dengan rincian setiap tahun sebagai berikut:
1. a.Tahun 2015 sebesar Rp2.930.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah); b.Tahun 2016..........
2. b.Tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. c.Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
4. d.Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. e.Tahun 2019 sebesar Rp3.370.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
6. f.Tahun 2020 sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemenuhan kekurangan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dianggarkan setiap tahun melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun anggaran 2020.
(2)Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari setoran tunai.

Pasal 7

Penganggaran setiap tahun kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan:

a.kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
b.presentasi kinerja PD BPR BKK.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. a.kemampuan..........

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan saham pada PD BPR BKK.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PD BPR BKK.
(3)PD BPR BKK berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(4)PD BPR BKK wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Pemerintah Daerah dan PD BPR BKK wajib melaksanakan keputusan RUPS.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005