DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali, peraturan ini ditetapkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memungut Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Waras Wiris dengan materi pokok berisi : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Nama Tarif 4. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 5. Kompone Tarif 6. Pola Perhitungan Tarif 7. Besaran Tarif 8. Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan 9. Ketentuan Lain-Lain 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5.Undang-Undang …..
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan…..
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI Dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Rumah Sakit…..
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Waras Wiris adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan penghitungan besaran tarif rumah sakit.
12.Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien Kelas III.
13.Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi.
15.Jasa Pelayanan …..
15.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16.Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang mendapat pelayanan di rumah sakit.
17.Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
18.Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memungut Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Waras Wiris.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat; dan
b.memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, salah satunya dengan memungut biaya dalam wujud tarif sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan tanpa bermaksud mencari keuntungan.

BAB III

NAMA TARIF

Pasal 4

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dipungut atas pelayanan kesehatan pada Kelas III di RSUD Waras Wiris yang dikenakan kepada orang pribadi dan/atau badan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Pelayanan Kesehatan di RSUD Waras Wiris dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan.
(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan yang dibedakan berdasarkan Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan.
(3)Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.pelayanan medis:
  1. 1.pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  2. 2.visite dan pelayanan konsultasi;
  3. 3.tindakan operatif: a) tindakan operatif kecil; b) tindakan operatif sedang; c) tindakan operatif besar; dan d) tindakan operatif khusus.
  4. 4.tindakan non operatif: tindakan non operatif kecil.
  5. 5.persalinan: a) persalinan normal; b) persalinan dengan tindakan pervaginam; dan c) pelayanan bayi baru lahir.
2. b.pelayanan penunjang medis:
  1. 1.pelayanan laboratorium: a) pemeriksaan patologi klinik; b) pemeriksaan patologi anatomi; dan c) pemeriksaan mikrobiologi klinik.
  2. 2.pelayanan radiodiagnostik;
  3. 3.pelayanan diagnostik elektromedis;
  4. 4.pelayanan diagnostik khusus;
  5. 5.pelayanan rehabilitasi medis: a) pelayanan rehabilitasi medis; b) pelayanan rehabilitasi psikososial; dan c) pelayanan ortotik/prostetik.
  6. 6.pelayanan …..
  7. 6.pelayanan darah;
  8. 7.pelayanan farmasi: a) pelayanan farmasi klinis; dan b) pelayanan farmasi non klinis.
  9. 8.pelayanan gizi;
  10. 9.pemulasaraan jenazah:
  11. 10.pelayanan penunjang medis lainnya.
(4)Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.rawat jalan:
  1. 1.poliklinik;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.rawat rehabilitasi;
  4. 4.kamar tindakan lainnya;
  5. 5.visum et repertum;
  6. 6.pelayanan uji kesehatan;
  7. 7.rawat sehari; dan
  8. 8.rawat siang hari.
2. b.rawat inap:
  1. 1.ruang perawatan;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.kamar bersalin;
  4. 4.rawat intensif; dan
  5. 5.rawat rehabilitasi.
3. c.rawat darurat: instalasi gawat darurat.
(5)Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat;
2. b.visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a angka 2 merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap;
1. c.tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat;
2. d.tindakan …..
3. d.tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat; dan
4. e.persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

BAB V

KOMPONEN TARIF

Pasal 6

(1)Komponen tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(2)Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Waras Wiris atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(3)Harga obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
(5)Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB VI

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

(1)Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
1. a.pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (break even point); dan
2. b.pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
(2)Perhitungan …..
(2)Perhitungan tarif rawat inap kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua).
(3)Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 8

(1)Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
(2)Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
(3)Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD Waras Wiris.

BAB VII

BESARAN TARIF

Pasal 10

(1)Penetapan besaran tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan kelas III di RSUD Waras Wiris adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

(1)Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan kesehatan kelas III RSUD Waras Wiris disetorkan ke Rekening RSUD Waras Wiris setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan ke bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Setiap …..
(2)Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Waras Wiris sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.
(4)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien dan kesejahteraan pegawai RSUD Waras Wiris.
(5)Pembagian proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Keputusan Direktur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Waras Wiris mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2020