DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Pemerintah Daerah; P3hd dan Petugas Haji Daerah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Boyolali agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan bahwa transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Boyolali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang .. ..
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225); 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN .... ( MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ibadah Haji adalah rukun islam yang kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat-syarat tertentu.
7.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Boyolali.
8.Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
9.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah bagi Jemaah Haji Daerah.
10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke arab saudi.
11.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari arab saudi.
12.Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati kepada Menteri dan diseleksi oleh Menteri. ( -

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pelayanan Jemaah Haji.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.P3HD dan Petugas Haji Daerah;
c.Transportasi Jemaah Haji di Daerah; dan
d.pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam pelayanan Jemaah Haji, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
1. a.mengusulkan petugas Haji Daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait;
3. c.menyediakan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah asal; dan
4. d.melaksanakan pembinaan kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembiayaan pendampingan Petugas Haji Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati.

BAB IV

P3HD DAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk P3HD yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait, kelompok bimbingan Ibadah Haji dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)P3HD .... (
(2)P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengusulkan Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.petugas pelayanan umum;
2. b.petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan organisasi kemasyarakatan islam; dan
3. c.petugas pelayanan kesehatan.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Men teri dan diseleksi oleh Men teri.
(4)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota haji Indonesia.
(5)Tata cara pembentukan dan Persyaratan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Transportasi Jemaah Haji meliputi:
1. a.pemberangkatan Jemaah Haji Daerah ke Embarkasi;
2. b.pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke wilayah Kecamatan asal Jemaah Haji; dan
3. c.pengangkutan barang bawaan/koper besar Jemaah Haji dari Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Daerah atau tempat lain yang ditentukan ke Embarkasi dan sebaliknya dari Debarkasi ke Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah Haji, dengan mengacu padajadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
(4)Penyediaan moda .... 1
(4)Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a tas:
1. a.biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah; dan
2. b.biaya operasional Jemaah Haji Daerah.

Pasal 9

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.biaya sewa moda transportasi darat;
2. b.biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
3. c.biaya pengangkutan barang dan upah pekerjanya; dan
4. d.biaya konsumsi pemberangkatan dari Daerah ke embarkasi.
(2)Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Pasal 10

(1)Biaya operasional Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.biaya operasional untuk pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji di Daerah; dan
2. b.biaya operasional bagi P3HD dan Petugas Haji Daerah.
(2)Selain biaya operasional pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atribut Jemaah Haji Daerah.
(3)Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji Daerah.
(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. (

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019