DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 219

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Jemaah Haji BAB III Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler BAB IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BAB V Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah BAB VI Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus BAB VII Penyelenggaraan Ibadah Umrah BAB VIII Koordinasi BAB IX Peran Serta Masyarakat BAB X Penyidikan BAB XI Larangan BAB XII Ketentuan Pidana BAB XIII Ketentuan Peralihan BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21, Menteri menetapkan kuota haji tambahan. (21 Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi. Umum Pasal 1 1 Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi:
1. a.penetapan dan pengisian kuota;
2. b.penetapan BPIH;
3. c.penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan;
4. d.pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa; dan
5. e.penetapan PPIH.

Pasal 12

(1)Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler. (21 Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 13

(1)Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi. (21 Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
1. a.proporsl. . .
2. a.proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau
3. b.proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi.
(3)Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:
1. a.proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau
2. b.proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/ kota. (41 Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1)Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. (21 Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 15. . .

Pasal 15

(1)Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk:
1. a.Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
2. b.Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya;
3. c.Jemaah Haji lunas tunda;
4. d.pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan
5. e.Jemaah Haji pada urutan berikutnya;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1)Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler.
(2)Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk:
1. a.Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. b.pendamping Jemaah Haji lanjut usia;
3. c.Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
4. d.Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
5. e.Jemaah Haji pada urutan berikutnya.
(3)Ketentuan -L4-
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1)Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.

Pasal 18

(1)Visa haji Indonesia terdiri atas:
1. a.visa haji kuota Indonesia; dan
2. b.visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(2)Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.
(3)PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri. Pasal 19. . .

Pasal 19

(1)PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3)dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 21

(1)Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji. (21 Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Penyelenggaraan . . . REPUBLIK INDONESTA
(3)Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH.
(4)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Isi peraturan

Teks219PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2020