DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang regulasi terkait pembangunan menara telekomunikasi antara lain : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan Dan Prinsip Pembangunan Menara 3. Jenis Menara 4. Syarat-Syarat Pembangunan Menara 5. Hak Dan Kewajiban Penyedia Menara 6. Lokasi Menara 7. Menara Bersama 8. Perencanaan, Perizinan, Dan Pengelolaan Menara 9. Menara Kamuflase Dan Serat Optik 10. Jaminan Perlindungan 11. Jaminan Pembongkaran 12. Pemantauan, Pembinaan, Dan Pengawasan 13. Larangan 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Menara telekomunikasi perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan bagi masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan peraturan perundang-undangan, maupun kondisi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3709); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
4.Undang-Undang……. 3 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 144);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Peraturan……. 4
5.Pembangunan adalah kegiatan mendirikan Menara beserta sarana pendukungnya termasuk mengatur dan menata keberadaan Menara.
6.Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10.Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Menara Kamuflase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.
12.Menara Mandiri (Self Supporting Tower) adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
13.Menara Teregang (Guyed Tower) adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Mandiri.
14.Menara Tunggal (Monopole Tower) adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15.Menara Roof Top adalah Menara yang didirikan di atas bangunan.
16.Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) yang selanjutnya disebut Cell Plan adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
17.Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
7.Telekomunikasi……. 5 tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
19.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
20.Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21.Zona Menara adalah Zona yang diperbolehkan terdapat Menara sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
22.Zona Bebas Menara adalah Zona tidak diperbolehkan terdapat Menara.
23.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
24.Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
25.Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
26.Tim Penilai Pembangunan Menara adalah Tim ahli yang ditugaskan Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan Menara.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Pembangunan Menara dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas Menara.

21.Zona……. 6

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Menara bertujuan untuk:

a.menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
b.mewujudkan optimalisasi fungsi Pembangunan Menara;
c.menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat; dan
d.memberikan kepastian hukum bagi Pembangunan Menara.

Pasal 4

Pembangunan Menara didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan resiko yang minimal;
b.pemanfaatan ruang oleh Penyedia Menara harus digunakan secara optimal dan efisien;
c.mengedepankan kepentingan masyarakat ketika terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Menara; dan
d.memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Menara.

BAB III

JENIS MENARA

Pasal 5

(1)Jenis Menara diklasifikasikan berdasarkan tempat berdirinya Menara dan struktur Menara.
(2)Jenis Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
2. b.Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
(3)Jenis Menara berdasarkan struktur Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menara Tunggal (monopole tower);
2. b.Menara Mandiri (self supporting tower);
3. c.Menara Teregang (guyed tower); dan Pasal 4……. 7
4. d.Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

(1)Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka Menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.untuk wilayah KKOP, maka ketinggian maksimum termasuk penangkal petir Menara disesuaikan dengan aturan Zona KKOP dan wilayah terbatas (restricted area) yang berlaku untuk Bandar Udara;
2. b.jarak bebas Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
  1. 1.untuk Menara Mandiri: a) Tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi; dan b) Tinggi Menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki Menara atau pondasi.
  2. 2.untuk Menara Teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
  3. 3.untuk Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.
3. c.jarak bebas bangunan Menara Mandiri terhadap jaringan jalan yaitu:
  1. 1.tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, adalah selebar kaki Menara atau pondasi; dan
  2. 2.tinggi Menara di bawah 60 (enam puluh) meter, adalah selebar setengah kaki Menara atau pondasi.
4. d.ketentuan mengenai standar dan persyaratan konstruksi bangunan Menara dan material Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung yang meliputi:
  1. 1.pentanahan (grounding);
  2. 2.penangkal petir;
6. b.jarak……. 8
  1. 3.catu daya;
  2. 4.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); dan
  3. 5.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).
7. f.Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum Menara yaitu:
  1. 1.nama pemilik Menara;
  2. 2.lokasi Menara;
  3. 3.tinggi Menara;
  4. 4.tahun pembuatan/pemasangan Menara;
  5. 5.kontraktor Menara; dan
  6. 6.beban maksimum Menara.
8. g.setiap rencana Pembangunan Menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
9. h.pendirian Menara wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. i.setiap peletakan Menara pada dan atau di atas bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur bangunan yang akan ditempati;
11. j.setiap penambahan pemanfaatan Menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan dan perkuatan struktur Menara; dan
12. k.radius keselamatan ruang disekitar Menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari tinggi Menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara.
(2)Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
4. d.penyegelan Menara;
5. e.denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. f.pembekuan izin;
7. g.pencabutan izin;
8. h.pembongkaran Menara; dan/atau
9. i.Setiap……. 9
10. i.pemulihan fungsi lahan.

Pasal 7

(1)Menara yang berdiri sendiri di atas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
(2)Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menjamin kemanfaatan Menara, maka penggunaan Menara harus dilakukan secara bersama.

Pasal 9

Untuk menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan di sekitarnya, maka Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Pasal 10

Untuk memastikan dipenuhinya syarat-syarat Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 9, desain Menara harus terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang teknik dan struktur bangunan. Pasal 9……. 10

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023