DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, jenis Menara, Pembangunan Menara, Perizinan Berusaha Pembangunan Menara, Menara Kamuflase dan Penggunaan Serat Optik, Menara Bersama, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Hak dan Kewajiban Penyedia Menara, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, maka Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pasif telekomunikasi berupa menara;
b.bahwa penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat atas layanan telekomunikasi dan informasi berimplikasi terhadap ruang serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga penyediaan menara telekomunikasi perlu diatur dan dikendalikan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 ten tang Pembangunan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TELEKOMUNIKASI. TENTANG MENARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Perangkat...
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi.
8.Pembangunan adalah kegiatan mendirikan Menara beserta sarana pendukungnya termasuk mengatur dan menata keberadaan Menara.
9.Penyedia Menara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan hukum, atau pihak lainnya yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
10.Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
11.Menara Kamuflase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.
12.Menara Mandiri adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tan pa adanya sokongan lainnya.
13.Menara Teregang adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimen si batang lebih kecil dari Menara Mandiri.
14.Menara Tunggal adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15.Menara Microcell adalah Menara dengan ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah berupa Menara Tunggal.
16.Menara Picocell adalah Menara dengan ketinggian paling tinggi 13 (tiga belas) meter dari permukaan tanah yang berupa Menara Tunggal.
17.Base...
17.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan {cell coverage).
18.Menara Compact Mobile Base Station yang selanjutnya disebut Menara Combat adalah tower BTS sementara menara Telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
19.Menara Rooftop adalah Menara yang didirikan di atas bangunan.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 22.Rencana Lokasi Menara yang selanjutnya disebut Cell Plan adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk Pembangunan Menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan Telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
23.Bangunan adalah konstruksi teknik utuh yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
24.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
25.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
26.Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27.Zona Menara adalah Zona yang diperbolehkan terdapat Menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
28.Zona Bebas Menara adalah Zona tidak diperbolehkan terdapat Menara.

Pasal 2

Pengaturan Menara berlandaskan asas:

a.keselamatan;
b.keamanan;
c.kemanfaatan;
d.adil dan merata;
e.kepastian hukum;
f.keindahan dan keserasian dengan lingkungannya; dan
g.kejelasan informasi dan identitas Menara.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan Menara di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitamya;
2. b.mewujudkan optimalisasi fungsi Pembangunan Menara;
3. c.menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat; dan
4. d.memberikan kepastian hukum bagi Pembangunan Menara.

Pasal 4

Penyediaan Menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a.pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kineija cakupan layanan Telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan risiko yang minimal;
b.pemanfaatan ruang oleh Penyedia Menara harus digunakan secara optimal dan efisien;
c.mengedepankan kepentingan masyarakat ketika teijadi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Menara; dan
d.memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Menara.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Menara;
b.Pembangunan Menara;
c.Perizinan Berusaha Pembangunan Menara;
d.Menara...
d.Menara Kamuflase dan penggunaan serat optik;
e.Menara Bersama;
f.peraantauan, pembinaan, dan pengawasan;
g.hak dan kewajiban Penyedia Menara; dan
h.pembiayaan.

BAB II

JENIS MENARA

Pasal 6

(1)Jenis Menara diklasifikasikan berdasarkan tempat berdirinya Menara dan struktur Menara.
(2)Jenis Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menara yang dibangun di atas tanah {green field); dan
2. b.Menara yang dibangun di atas Bangunan {rooftop).
(3)Jenis Menara berdasarkan struktur Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menara Tunggal;
2. b.Menara Mandiri;
3. c.Menara Teregang; dan
4. d.Menara Combat.
(4)Menara Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berbentuk:
1. a.Menara Microcell; dan
2. b.Menara Picocell.
(5)Bupati dapat menetapkan jenis Menara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

(1)Penyediaan Menara dilakukan oleh Penyedia Menara meliputi:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik Daerah;
3. c.badan usaha milik swasta; dan/atau
4. d.badan hukum atau pihak lainnya.
(2)Selain.
(2)Selain dilakukan oleh Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan Menara untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar.

Pasal 8

(1)Penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan keija sama pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan layanan Telekomunikasi pada wilayah yang tidak tersentuh jaringan Telekomunikasi {blank spot}.
(3)Ketentuan mengenai penyediaan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan Bangunan dan penduduk di sekitamya, Menara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.untuk wilayah Kawasan keselamatan operasional penerbangan, maka ketinggian maksimum termasuk penangkal petir Menara disesuaikan dengan ketentuan Zona Kawasan keselamatan operasional penerbangan dan wilayah terbatas {restricted area) yang berlaku untuk bandar udara;
b.memenuhi ketentuan jarak bebas Menara terhadap Bangunan terdekat yang diukur berdasarkan:
1. 1.ketentuan koefisien dasar Bangunan dalam rencana tata ruang;
2. 2.jenis dan tinggi Menara, yaitu: a) Menara Mandiri, dengan ketinggian: 1) lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitamya adalah 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi; 2) kurang... c. d. e. f. g- 2) kurang dari 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitamya adalah selebar kaki Menara atau pondasi; b) Menara Teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter; dan c) Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitamya adalah 5 (lima) meter. memenuhi ketentuan jarak bebas Bangunan Menara terhadap jaringan jalan dengan menggunakan kriteria jarak teijauh yang diukur berdasarkan:
3. 1.ketentuan garis sempadan Bangunan yang berlaku; dan
4. 2.tinggi Menara, yaitu: a) tinggi Menara lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) meter, adalah selebar kaki Menara atau pondasi; dan b) tinggi Menara kurang dari 60 (enam puluh) meter, adalah selebar setengah kaki Menara atau pondasi. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi Menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara; dilengkapi dengan sarana pendukung yang jelas meliputi:
5. 1.pentanahan [grounding];
6. 2.penangkal petir [lightning conductor);
7. 3.catu daya [power supply);
8. 4.lampu halangan penerbangan [aviation obstruction light) ; dan
9. 5.marka halangan penerbangan [amation obstruction marking). dilengkapi dengan identitas hukum Menara yang jelas yaitu:
10. 1.nama pemilik Menara;
11. 2.lokasi Menara;
12. 3.tinggi Menara;
13. 4.tahun pembuatan/pemasangan Menara;
14. 5.kontraktor Menara; dan
15. 6.beban maksimum Menara. rencana Pembangunan Menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
h.memperhitungkan...
h.memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i.peletakan Menara pada dan/atau di atas Bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur Bangunan yang akan ditempati;
j.setiap penambahan pemanfaatan Menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan dan kestabilan, serta perkuatan struktur Menara; dan
k.memenuhi standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur Bangunan Menara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Menara yang berdiri sendiri di atas tanah beserta Bangunan penunjangnya hams dilindungi dengan pagar atau Bangunan perlindungan.
(2)Ketentuan mengenai pagar atau Bangunan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

JENIS MENARA

Pasal 6

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

JENIS MENARA

Pasal 6

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017