DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 yang meliputi Jangka Waktu Dan Kedudukan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan Dan Mater! Muatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sistematika Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan, Koordinasi, Dan Kerja Sama, Monitoring Dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa lingkungan hidup tanpa perencanaan pengelolaan yang baik sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat

(3)huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum bagi semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali yang bersinergi , profesional, dan berkelanjutan, maka perlu pengaturan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan Menetapkan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023- 2053.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah ... 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas: a . kelestarian dan keberlanjutan;

b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan; d . manfaat;
e.kehati-hatian;
f.keadilan;
g.Ekoregion;
h.keanekaragaman hayati;
1. 1.pencemar membayar;
j.partisipatif;
k.kearifan lokal;
1. 1.tata kelola pemerintah yang baik; dan
m.otonomi daerah .

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana tata ruang wilayah Daerah, dan/ a tau rencana pembangunan Daerah sektor lainnya sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 4

RPPLH bertujuan untuk:

a.melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h . mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
1. 1.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu dan kedudukan RPPLH; b . penyusunan dan materi muatan RPPLH;
c.sistematika RPPLH; d . pelaksanaan, koordinasi, dan kerja sama;
e.monitoring dan pelaporan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan .

Pasal 6

(1)RPPLH berlaku selarna 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di1aksanakan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalarn rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka m enengah Daerah, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENYUSUNAN DAN MATER! MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

(1)RPPLH meliputi seluruh wilayah Daerah.
(2)Penyusunan RPPLH memperhatikan:
1. a.keragarnan karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk; c . sebaran potensi Sumber Daya Alam;
3. d.kearifan lokal;
4. e.aspirasi masyarakat; dan
5. f.perubahan iklim.
(3)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.adaptasi dan rnitigasi terhadap perubahan iklim.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

(1)RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II c . BAB Ill
3. d.BAB IV Kondisi dan lndikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan Arahan dan Rencana Perlindungan dan Pengelo]aan Lingkungan Hidup.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalarn Larnpiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022