DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan Kepramukaan, Hak dan Kewajiban, Penanggung Jawab Pendidikan Kepramukaan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pendanaan, Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik di Kabupaten Boyolali;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan memberikan dasar hukum dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Boyolali.
5.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
6.Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
7.Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
8.Pendidikan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
8.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
9.Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
10.Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar di Daerah.
11.Gugus Depan yang selanjutnya disebut Gudep adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
12.Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
13.Kwartir Cabang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kwartir Cabang adalah satuan organisasi pengelola gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada Daerah.
14.Prinsip Dasar Kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
15.Metode Kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
16.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar.
17.Ekstrakurikuler Wajib adalah program Ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
18.Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler Wajib yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
19.Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.
20.Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler yang merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gudep.

Pasal 2

Penyelengaraan Pendidikan Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

(1)Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan untuk:
1. a.membentuk … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
3. b.mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
4. c.proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara; dan
5. d.memenuhi tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
(2)Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah:
1. a.pendidikan dan pelatihan Pramuka;
2. b.pengembangan Pramuka;
3. c.pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
4. d.permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan;
b.peserta didik dan tenaga pendidik;
c.Satuan Pendidikan Kepramukaan;
d.hak dan kewajiban;
e.penanggung jawab Pendidikan Kepramukaan;
f.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
g.pendanaan; dan
h.pengawasan. Umum Pasal 5 … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

(1)Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.
(2)Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada pendidikan dasar dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik.
(3)Satuan pendidikan dasar di Daerah menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib di sekolah.
(4)Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembinaan oleh Satuan pendidikan.

Pasal 6

Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka.

Pasal 7

(1)Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) model meliputi:
1. a.Model Blok;
2. b.Model Aktualisasi; dan
3. c.Model Reguler.
(2)Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
(3)Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
(4)Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gudep.
(5)Peserta didik yang mengikuti Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus.

Pasal 8

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 8

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan.

Pasal 9

(1)Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.
(2)Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
(3)Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2010