DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2010

Nomor: 12
Tahun: 2010
Ditetapkan: 24 November 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka;
c.bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
d.bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka; Mengingat . . . Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
2.Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
3.Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
4.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai- nilai kepramukaan.
5.Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
6.Pusat . . .
6.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
7.Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
8.Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
9.Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
10.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
11.Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
12.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

a.pendidikan dan pelatihan pramuka;
b.pengembangan pramuka;
c.pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
d.permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB III

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

Pasal 6

(1)Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
(2)Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
(3)Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
(4)Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”
(5)Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: Pramuka itu:
1. a.takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
3. c.patriot yang sopan dan kesatria;
4. d.patuh dan suka bermusyawarah;
5. e.rela menolong dan tabah;
6. f.rajin, terampil, dan gembira;
7. g.hemat . . .
8. g.hemat, cermat, dan bersahaja;
9. h.disiplin, berani, dan setia;
10. i.bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
11. j.suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7

(1)Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
(3)Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:
1. a.pengamalan kode kehormatan pramuka;
2. b.kegiatan belajar sambil melakukan;
3. c.kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
4. d.kegiatan yang menantang;
5. e.kegiatan di alam terbuka;
6. f.kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
7. g.penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
8. h.satuan terpisah antara putra dan putri.
(4)Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.
(5)Penilaian . . .
(5)Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
(6)Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8

(1)Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
1. a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.kecintaan pada alam dan sesama manusia;
3. c.kecintaan pada tanah air dan bangsa;
4. d.kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
5. e.tolong-menolong;
6. f.bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
7. g.jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
8. h.hemat, cermat, dan bersahaja; dan
9. i.rajin dan terampil.
(2)Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 9

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.kecakapan umum; dan
b.kecakapan khusus.

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2023