DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bentuk Penyertaan Modal; Jumlah dan Sumber; Tata Cara Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali;
b.bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Boyolali perlu didukung peran perbankan yang sehat dan kuat, dalam hal ini Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali untuk dapat memenuhi kebutuhan serta layanan yang terjangkau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. d.bahwa ........ .
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali;

1.Pasal 18 ayat (6) Un ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan ....... .
8.Peraturan Pemerintah omor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah omor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No or 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
15.Peraturan ........ .
15.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 209); Dengan Perse ujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan Menetapkan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

BAB I

KETENT AN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d iperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang dananya bersumber dari APBD dan berasal dari barang milik Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.meningkatkan kinerja PT BPR Bank Boyolali (Perseroda);
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
1. a.bentu k penyertaan modal;
2. b.jumlah dan sumber;
3. c.tata cara penyertaan modal; dan
4. d.penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang dan barang Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 4

(1)Modal Dasar PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ditetapkan sebesar RpS0.000.000 .000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah sebesar 95°/o (sembilan puluh lima perseratus) atau sebesar Rp47.500.000.000 ,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp47 .500.000.000,00 (empat puluh t juh miliar lima ratusjuta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) diberikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang telah diberikan kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

b.Penyertaan ........ .
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. 1.Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari: a) barang milik Pemerintah Kabupaten Boyolali berupa Tanah dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 35 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali yang terletak di Jalan Merbabu Nomor 2A Siswodipuran, Boyolali seluas kurang lebih 487 m 2 (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp2.499.284.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilanjuta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah); ij dana modal disetor sebesar Rp2.500.716.000,00 (dua miliar lima ratus juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
2. 2.Tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. 3.Tahun 2022 sebesar Rp6 .000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
4. 4.Tahun 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemberian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PT BPR Bank Boyolali (Per seroda).
(2)Tata cara penyerahan penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR .. ...... .
(2)PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Mod al Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawa ban kepada Bupati selaku Rapa t Umum Pemega ng Saham setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 2.8 NO\Jt.mbe. r :1019 \f BUPATI BOYOLALI,f 4 --J__ " - ; SENO S~ODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal .2e Novernb e~ ~o,~ __........,., -- _.,_..,,~-·· d~tr.~,;~Li ~ H t ts t.ffo t ~ . j MASRURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINS! JAWA TENGAH (21-349/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dapat digunakan untuk pembentukan maupun penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah, dan ditegaskan bahwa penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) diharapkan akan meningkatkan angka pertumbuhan kredit PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Dengan adanya pertumbuhan kredit tersebut diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan khususnya PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) akan semakin meningkat. lmplikasi yang diharapkan dari itu semua adalah terciptanya iklim usaha yang makin baik di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan peluang ekonomi di masyarakat khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat pula berimplikasi semakin meningkatnya kesempatan kerja di masyarakat. Selain itu juga PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) juga diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. f II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015