DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bentuk Penyertaan Modal; Jumlah dan Sumber Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah perlu memberikan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
3.Undang-Undang .......... .
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan ......... .
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1375);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyol i Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan Menetapkan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupa ten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali. 4 . Perusahaan ..... .. .. . 9
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/ Kota Jawa Tengah.
5.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan anggaran dasar.
7.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan permodalan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemeratan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) di bidang Perbankan; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. a.bentuk penyertaan modal;
2. b.jumlah dan sumber modal;
3. c.tata cara penyertaan modal; dan
4. d.penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berbentuk uang.
(2)Penyertaan..... q
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JUMLAH DAN SUMBER MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang menjadi bagian kewajiban yang harus dipenuhi dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.703.917.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
(2)Jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang telah disetorkan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluhjuta rupiah).
(3)Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp4.763.917.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
(4)Pemenuhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan rincian sebagai beriku t:
1. a.Tahun 2020 penyertaan modal yang disetorkan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.Tahun 2021 penyertaan modal yang disetorkan se besar Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah);
3. c.Tahun 2022 penyertaan modal yang disetorkan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. d.Tahun 2023 penyertaan modal yang disetorkan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
5. e.Tahun 2024 penyertaan modal yang disetorkan sebesar Rp763. 91 7 .000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
(5)Pemenuhan jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terbit izin prinsip dan izin operasional dari Otoritas J asa Keuangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Pemberian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Mojosongo (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11. ....... . f

Pasal 11

Peraturan Daerah ini m u lai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Diundangkan di Boyolali pada tanggal J8 November DAERAH OYOLALI, c101q Ditetapkan di Boyolali pada tanggal j. 8 /Vovel'Y1ber .20l'J f BUPATI BOYOLALI,/ --1- -eL ! ,SENO-;AMODRO ~,- Telahditeliti as·an Hukum tda ,. [ __..;;P.::.a:;.;.ra-:f--:----1 MBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR :i.2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINS! JAWA TENGAH (22-350/20 19) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Boyolali. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kerja dan kine1ja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Boyolali. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali -Kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda). II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015