Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 63
Ringkasan
Peraturan ini memuat tentang asas, tujuan, sasara, runag lingkup, beserta dengan hal-hal teknis lainnya.
Peraturan ini memuat tentang asas, tujuan, sasara, runag lingkup, beserta dengan hal-hal teknis lainnya.
4. Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah an Antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah Provinsi, dan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan di bidang pcnanaman modal yang pelaksanaannya hams dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemndang-undangan;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.V V jSL-.* 7. 8.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bupati adalah Bupati Boyolali. Badan Penananan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali.
Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkaJa yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 17, 18 19
BAB I! ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
c. d. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; _ berkelanjutan;
e. f. g-
Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:
menciptakan lapangan keija; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. c. d. e. f. g- h.
c. d. e. f. penanaman modal yang pendukung penanaman Sasaran penanaman modal:
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; meningkatkan jumlah penanam modal; meningkatkan realisasi penanaman modal; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
ketenagakerjaan; peran serta masyarakat; insentif dan kemudahan penam an an modal; pelaporan; dan ketentuan sanksi. (1)
BAB III
a. b. a.
mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah maupun nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kcbijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib; memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhimya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kcbijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Umum Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b. Bagian Kedua Pelaksanaan Kcbijakan Penanaman Modal Pelaksanaan meliputi:
kcbijakan penanaman modal di daerah a. b. c. d. e. (1) (2)
promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pengelolaan data dan sistem informast penanaman modal; dan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal. Bagian Ketiga Keijasama Penanaman Modal
Keijasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengembangan penanaman modal; pengendalian penanaman modal; dan kegiatan penanaman modal lainnya. b. c. d. e. f. Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal
Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:
menggali potensi daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media; b.
Bagian Kelima Pelayanan Penanaman Modal Paragraf 1 Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
Pelaksanaan pelayanan penanaman modal diselenggarakan secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 huruf c meliputi:
Paragraf 2 Jenis Bidang Usaha
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)