DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan ayat (2) Pasal 12, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan ayat (1) Pasal 17, perubahan BAB IX, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang lebih efektif, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM perlu untuk diselaraskan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat;
c.bahwa dengan adanya perkembangan hukum tentang penyiaran, maka beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali perlu untuk disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali; Mengingat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MERAPI FM KABUPATEN BOYOLALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 159) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut LPPL Radio Merapi FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
7.Penyiaran adalah pemancarluasan siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11.Komisi ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
11.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dewan Direksi dapat terdiri atas unsur aparatur sipil negara dan bukan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
(2)Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan kewajiban serta hak Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan atas masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik atau masyarakat.
(2)Masa Kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Merapi FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
(4)Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Merapi FM wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pegawai LPPL Radio Merapi FM merupakan pekerja yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan.
(2)Ketentuan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban serta pembinaan pegawai LPPL Radio Merapi FM diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan BAB IX PENGAWASAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik melakukan pembinaan penyelenggaraan LPPL Radio Merapi FM.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi;
2. b.konsultasi;
3. c.pelatihan; dan/atau
4. d.penelitian dan pengembangan.
(3)Pengawasan LPPL Radio Merapi FM dilakukan oleh Dewan Pengawas, KPID, dan DPRD.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
1. a.capaian standar penyelenggaraan;
2. b.ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.akuntabilitas pengelolaan pendanaan.
(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
(6)Pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Merapi FM belum terbentuk, maka kepala bidang yang membidangi komunikasi dan informasi ex officio dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik bertindak selaku penanggung jawab LPPL Radio Merapi FM. Pasal II ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 23 Juli 2024 BUPATI BOYOLALI, MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 23 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, WIWIS TRISIWI HANDAYANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (3-151/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 ttd ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MERAPI FM KABUPATEN BOYOLALI I. UMUM Sebagai media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran juga hadir sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial di Daerah. Untuk itu, agar mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di Daerah yang lebih efektif, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Merapi FM perlu untuk diselaraskan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Dengan adanya perkembangan hukum tentang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur di dalam: a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu adanya penyesuaian dalam pengaturan pengorganisasian, perizinan, pembinaan dan pengawasan LPPL Radio Merapi FM sebagaimana perkembangan hukum tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan LPPL Radio Merapi FM lebih optimal, sesuai, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, tujuan LPPL Radio Merapi FM untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2015