DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pembentukan dan Kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 2. Tugas, Fungsi dan Tujuan 3. Susunan Organisasi 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 5. Kekayaan dan Pendanaan 6. Perizinan 7. Kepegawaian 8. Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran itu perlu lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial;
c.bahwa keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali; Mengingat ….. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah …..
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MERAPI FM KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah …..
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Merapi FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secra serentak dan bersamaan oleh masyaralat dengan perangkat penerima siaran.
7.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Merapi FM.
9.Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Merapi FM.
10.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM untuk menggantikan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Merapi FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Merapi FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan penyiaran radio yang bertempat kedudukan di Kabupaten Boyolali.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

LPPL Radio Merapi FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali dan daerah sekitar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Merapi FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Merapi FM mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi LPPL Radio Merapi FM terdiri atas:

a.dewan pengawas; dan
b.dewan direksi.

Pasal 8

(1)Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Merapi FM dibentuk Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Merapi FM, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
(2)Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

…..

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan terhadap LPPL Radio Merapi FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan kewajiban serta hak Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2024