DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas Pembentukan Perda; Materi Muatan dan Sanksi Perda; Perencanaan; Penyusunan Perda; Pembahasan; Pembinaan; Evaluasi; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Klarifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d.
2.Undang-Undang.
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 INomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ral^at Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. Bupati adalah Bupati Boyolali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14.
15.Rencana. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. Konsuitasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya penetapan dan pengundangan. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29.Evaluasi.
29.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
30.Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
31.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
34.Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/ setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
35.Hari adalah hari keija.

Pasal 2

Ruang lingkup materi yang diatur dal am Perda ini meliputi:

a.asas Pembentukan Perda;
b.materi muatan dan sanksi Perda;
c.perencanaan;
d.penyusunan;
e.pembahasan;
f.pembinaan;
g.Evaluasi;
h.Noreg;
i.penetapan, penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi;
j.Klarifikasi.
j.Klariilkasi;
k.penyebarluasan;
l.partisipasi masyarakat; dan
m.pembiayaan.

BAB II

Pasal ...

Pasal 3

(1)Pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentiikan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.keiembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.
(3)Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dedam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(4)Retain mencenninkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dengan materi muatan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN DAN SANKSI PERDA

Pasal 4

(1)Perda merupakan Produk Hukiam Daerah berbentuk peraturan.
(2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perda Provinsi memiliki hierarki lebih tinggi dsiri pada Perda. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
3. a.kewenangan Daerah;
4. b.kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
5. c.kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
6. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
7. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
(3)
(4)
(5)

Pasal 5

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan / pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan seraula dan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap.....
5. d.penghentian tetap kegiatan;
6. e.pencabutan sementara izin;
7. f.pencabutan tetap izin;
8. g.denda administratif; dan/atau
9. h.sanksi administratif lain sesuai Perundang-undangan. dengan ketentuan Peraturan
10. a.penyusunan Propemperda;
11. b.perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
12. c.perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) kebutuhan.
(1)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. r

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil fjenjrusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi untuk mengusulkan judul rancangan Perda yang akan menjadi usulan DPRD.

Pasal 11

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas: perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan Daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
1. d.aspirasi masyarakat Daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. a. c.

Pasal 12

(1)Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Dalam.....
(3)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. b.APBD.
(4)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti keija sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
4. d.perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2025