(1)Perangkat Desa berhenti karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
e.tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa; atau
f.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Pasal II ........... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 5 September 2017 BUPATI BOYOLALI, ttd SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 6 September 2017 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI ttd SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI ttd SURATNO Pembina NIP. 19660403 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (9/2017) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Pengaturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Meskipun Peraturan Daerah tersebut relatif baru, namun keberadaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Salah satu perkembangan pengaturan pada tingkat nasional yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur syarat perangkat desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 197