DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang…..
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167);
9.Peraturan...........
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6 sampai dengan angka 10, dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah...........
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pelaksana tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Plt Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
13.Penjabat Perangkat Desa adalah sesorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14.Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Keputusan...........
16.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.Ketentuan Pasal 4 huruf e, huruf h, huruf m dihapus, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.dihapus;
f.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft Word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan di atas materai cukup;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.dihapus;
i.berbadan sehat;
j.berkelakuan baik;
k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
l.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
m.dihapus.
1. 3.Judul BAB V Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penanggungjawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara; dan
5. e.seksi sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam hal Perangkat Desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa mencalonkan diri maka harus mengundurkan diri dari kepanitian.
(5)Tugas dan Wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon;
3. c.menyusun jadwal pengangkatan Perangkat Desa;
4. d.menyusun rencana biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa;
5. e.menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
6. f.menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
7. g.menyerahkan surat penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa; dan
8. h.memfasilitasi penyelenggaraan rapat.
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

6.Ketentuan ...........
6.Ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, bermaterai cukup dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Batas waktu pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya pengumuman.
(3)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pendaftar atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua), waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
(4)Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar atau jumlah bakal calon perangkat desa kurang dari 2 (dua), panitia melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
(5)Apabila setelah masa perpanjangan tidak ada pendaftar atau jumlah bakal calon perangkat desa kurang dari 2 (dua), Kepala Desa menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan.

7.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
5. e.tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa; atau
6. f.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal II ........... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 5 September 2017 BUPATI BOYOLALI, ttd SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 6 September 2017 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI ttd SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI ttd SURATNO Pembina NIP. 19660403 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (9/2017) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Pengaturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Meskipun Peraturan Daerah tersebut relatif baru, namun keberadaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Salah satu perkembangan pengaturan pada tingkat nasional yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur syarat perangkat desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 197

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019